Pemerintah China akan mengakhiri berbagai insentif pajak tahunan untuk kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) dan mobil hemat energi secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah bertahap Beijing dalam mengurangi ketergantungan industri otomotif terhadap subsidi pemerintah. Keputusan tersebut diumumkan bersama oleh Kementerian Keuangan China, Administrasi Perpajakan Negara, serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, sebagaimana dikutip SouthChinaMorningPost, Selasa (7/7/2026). China mengekspor sekitar tujuh juta unit mobil per tahun, di mana hampir setengahnya merupakan kendaraan listrik. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah akan menghapus potongan 50 persen pajak kendaraan dan kapal (vehicle and vessel tax) bagi mobil yang memenuhi standar efisiensi bahan bakar. Selain itu, pembebasan pajak tahunan juga tidak lagi berlaku untuk kendaraan niaga listrik berbasis baterai, mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), range extender electric vehicle (REEV), serta kendaraan niaga berbahan bakar hidrogen. Pemerintah China menyebut kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus memperkuat fungsi pajak dalam mendukung distribusi pendapatan. Sebagai pertimbangan, harga rata-rata mobil penumpang PHEV dan REEV di China sepanjang 2025 mencapai 218.000 yuan atau sekitar Rp 490 juta. Bahkan, beberapa model dipasarkan dengan harga lebih dari 1 juta yuan atau sekitar Rp 2,2 miliar. Dampak Dinilai Tidak Signifikan Meski insentif dihapus, dampaknya terhadap konsumen diperkirakan relatif kecil. Pasalnya, besaran pajak kendaraan tahunan di China umumnya hanya mencapai beberapa ratus yuan. Sekretaris Jenderal China Passenger Car Association (CPCA), Cui Dongshu, mengatakan pemilik mobil PHEV hanya akan menanggung tambahan biaya sekitar 300 hingga 400 yuan atau setara Rp 670.000 hingga Rp 890.000 per tahun. Menurut dia, kenaikan tersebut tidak akan banyak memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli kendaraan. Cui juga menilai arah kebijakan pajak otomotif China ke depan akan semakin mengikuti mekanisme pasar. Langkah ini diyakini akan mendorong investasi dan pengembangan teknologi kendaraan listrik murni (battery electric vehicle/BEV). Sementara mobil listrik murni dan kendaraan penumpang berbahan bakar hidrogen tetap tidak terpengaruh atas kebijakan dimaksud karena perhitungan pajak didasarkan pada kapasitas mesin, bukan sistem penggeraknya. Mobil buatan China menunggu untuk di ekspor di pelabuihan Dalian, China Insentif Berangsur Dikurangi Kebijakan terbaru ini melanjutkan upaya pemerintah China mengurangi berbagai insentif untuk kendaraan energi baru yang telah diberikan sejak 2012. Sejak awal 2026, pembelian mobil listrik maupun hybrid di China sudah tak lagi mendapatkan pembebasan penuh pajak pembelian. Sebagai gantinya, konsumen hanya memperoleh potongan pajak sebesar 50 persen. Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan program insentif tukar tambah kendaraan (trade-in) dengan nilai bantuan hingga 20.000 yuan. China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) sebelumnya menyebut perubahan kebijakan insentif menjadi salah satu penyebab penjualan kendaraan energi baru pada kuartal pertama 2026 turun 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan juga dipengaruhi oleh sikap konsumen yang cenderung lebih berhati-hati dalam berbelanja. Di sisi lain, produsen mobil asal China terus memperkuat posisinya di pasar global, khususnya Eropa. Pada Mei 2026, pangsa pasar merek mobil penumpang China untuk pertama kalinya melampaui produsen asal Jepang di kawasan tersebut. Namun, ekspansi itu juga dihadapkan pada tantangan baru. Komisi Eropa dikabarkan tengah menyiapkan bea masuk anti-subsidi untuk mobil PHEV asal China yang masih menunggu persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa.
