— Ambisi pemerintah untuk menggenjot konversi kendaraan bermotor dari bahan bakar minyak (BBM) ke tenaga listrik terus menuai sorotan. Meski digadang-gadang sebagai solusi kemacetan dan polusi, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan krisis energi nasional. Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, menilai bahwa target konversi 100 juta unit motor bensin ke listrik lebih tampak sebagai proyek bisnis ketimbang upaya nyata dalam efisiensi energi. "Konversi 100 juta unit motor BBM ke listrik itu berarti hanya membicarakan proyek, tidak membicarakan efisiensi penggunaan BBM," ujar Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mencoba menaiki motor listrik hasil konversi dari motor konvensional di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Menurut Darmaningtyas, jika pemerintah benar-benar serius ingin memangkas konsumsi BBM secara nasional, fokus utamanya bukanlah memindahkan jenis energi pada kendaraan pribadi, melainkan memindahkan masyarakat ke transportasi massal. Dia menekankan bahwa penguatan armada transportasi publik di berbagai daerah merupakan kunci utama yang selama ini terabaikan. "Kalau mau bicara soal efisiensi penggunaan energi, maka yang dilakukan adalah memproduksi bus-bus yang dibagikan ke semua provinsi maupun kabupaten-kota sebagai sarana angkutan umum," tuturnya. Bengkel konversi motor listrik di Solo, bisa mengajukan subsidi Rp 10 juta dari pemerintah Dia menambahkan, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, baik itu berbasis BBM maupun listrik, hanya bisa diputus jika ada alternatif yang layak. Faktor kenyamanan dan keamanan menjadi harga mati bagi layanan angkutan umum. "Kalau di setiap daerah ada angkutan umum yang baik, nyaman, selamat, maka orang dengan sendirinya akan beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum, kalau BBM-nya mahal," kata Darmaningtyas. Yamaha Fazzio yang diubah menjadi motor listrik konversi oleh bengkel Bintang racing Team (BRT) Dunia saat ini memang tengah dibayangi ketidakpastian harga energi akibat konflik geopolitik global. Namun, Darmaningtyas mengingatkan agar kebijakan transportasi nasional tidak hanya bersifat reaktif atau "musiman" saat terjadi krisis global seperti perang. "Jadi, saya kira pemerintah sudah harus berpikir, sudah harus mengubah mindset-nya, tidak bikin proyek tapi mengatasi persoalan secara mendasar. Selama berpikirnya cuma proyek, ya masalahnya akan terus berulang," ujarnya tegas. Proses uji tipe motor listrik konversi di bengkel bergerak milik Kemenhub Dia melihat ada kecenderungan semangat penghematan energi hanya muncul saat harga minyak dunia melonjak. "Ini kan kebetulan ada perang, nanti setelah perangnya reda, semangat untuk membicarakan hemat energi luntur lagi. Padahal sebetulnya pembicaraan untuk hemat energi itu harus dilakukan terus-menerus, karena memang cadangan BBM kita itu sudah terbatas," kata Darmaningtyas. Yamaha NMAX yang diubah menjadi motor listrik konversi oleh bengkel konversi Motoriz Dia menekankan bahwa keberadaan transportasi publik yang terintegrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis demi ketahanan energi jangka panjang Indonesia. Pemerintah diminta untuk melihat jauh ke depan melampaui angka-angka produksi kendaraan listrik yang saat ini menjadi primadona kebijakan. "Jadi, ada perang atau tidak ada perang, mestinya sudah harus berpikir ke arah yang lebih strategis, yaitu penghematan energi melalui pengembangan angkutan umum," pungkasnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang