Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia terus menuai sorotan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) ke tenaga listrik. Namun, kebijakan ini dinilai kurang tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah fundamental transportasi di tanah air. Pemerintah dianggap terlalu fokus pada kepemilikan kendaraan pribadi ketimbang pembenahan transportasi publik. Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, mengatakan, dirinya mempertanyakan untuk apa pemerintah gencar mendorong konversi motor bensin ke listrik. Dukung Program Elektrifikasi, Puluhan Siswa SMK Lakukan Konversi Motor Listrik Menurutnya, inisiatif untuk mengubah moda transportasi pribadi seharusnya menjadi ranah individu, bukan menjadi beban prioritas pemerintah. "Kalau mau konversi, biar itu urusan masyarakat sendiri yang punya motor, mau konversi atau enggak. Urusan pemerintah itu adalah menyediakan angkutan umum, bukan memfasilitasi konversi motor pribadi," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Lebih lanjut, Darmaningtyas menyoroti efektivitas pemberian insentif kendaraan listrik yang selama ini sudah berjalan. Menurutnya, respons pasar yang rendah menjadi sinyal bahwa masyarakat belum sepenuhnya tertarik pada skema tersebut. Konversi motor listrik Yamaha Vega ZR Slank Edition oleh Elders Elettrico "Kan kita sudah punya pengalaman bertahun-tahun, minimal 3 tahun terakhir ya. Dengan memberikan insentif pada masyarakat untuk membeli motor dan mobil listrik. Tetapi peminatnya kan enggak tinggi," kata Darmaningtyas. Kondisi ini, lanjut dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sebelum melangkah lebih jauh dengan program-program serupa yang menyasar sektor privat. Bus listrik melayani masyarakat di IKN Darmaningtyas menyarankan agar anggaran atau sumber daya yang ada dialihkan untuk pengadaan armada angkutan umum. Langkah ini dinilai lebih memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses transportasi. "Artinya, sebetulnya masyarakat juga enggak terlalu senang dengan itu. Lebih baik pemerintah itu membeli bus-bus yang dapat dipergunakan untuk angkutan umum dan dibagikan kepada daerah-daerah, itu jelas konkret," ujarnya. Dengan menyediakan angkutan umum yang memadai, pemerintah dinilai lebih mampu menekan angka kemacetan dan konsumsi bahan bakar fosil secara sistemik dibandingkan hanya mendorong perpindahan jenis energi pada kendaraan pribadi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+42 lainnya
