Pemerintah terus mendorong percepatan populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Namun, salah satu program yang akan digulirkan, seperti subsidi konversi motor bensin ke listrik, dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saat ini. Bambang Setiawan Yudistira atau Ibeng, Pegiat Motor Listrik dari EV Holic, mengungkapkan bahwa di tengah makin banyaknya merek motor listrik baru dengan harga terjangkau, skema subsidi seharusnya mulai bergeser. Paket konversi motor listrik buatan Nagara. Jadi yang termurah setelah disubsidi, harga Rp 4 juta "Menurut saya, program konversi ini lebih cocok kalau modelnya trade-in (tukar tambah) dibandingkan sekadar subsidi biaya konversi," ujar Ibeng kepada Kompas.com, Kamis (9/4/2026). Turunnya Nilai Aset Salah satu alasan kuat mengapa masyarakat enggan melirik konversi adalah nilai aset yang anjlok. Ibeng mencontohkan, skutik populer seperti Honda Vario 125 yang harga bekasnya masih di angka Rp 10 jutaan, nilainya bisa jatuh drastis setelah dikonversi. "Setelah dikonversi, kalau kita coba jual lagi ke orang, mungkin value-nya tinggal Rp 2 juta atau Rp 3 juta. Sementara untuk mengkonversi, kita sudah mengeluarkan uang yang lumayan," kata dia. Bagi masyarakat Indonesia yang masih menganggap motor sebagai investasi yang bisa dijual kembali saat butuh dana darurat, penurunan nilai ini menjadi hambatan yang besar. Kendala Teknis dan Performa Selain masalah harga, ada ganjalan dari sisi regulasi performa. Berdasarkan aturan, daya motor listrik hasil konversi dibatasi sesuai kapasitas mesin asalnya. Hal ini seringkali membuat pengguna kecewa karena motor terasa lebih lelet. Belum lagi masalah penempatan baterai. Karena rangka motor bensin tidak didesain untuk baterai besar, jarak tempuh motor konversi rata-rata hanya mencapai 50 Km per pengisian daya. Motor konversi listrik garapan AZN Motor dipamerkan di Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2023 "Kalau dulu pas motor listrik masih sedikit, konversi masuk akal. Tapi sekarang merek motor listrik sudah banyak, harganya makin kompetitif, dan desainnya memang sudah dari nol untuk listrik," ucap Ibeng. Solusi Tukar Tambah Ibeng mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan skema di mana masyarakat menyerahkan motor bensin lamanya kepada vendor atau pemerintah, lalu mendapatkan unit motor listrik baru sebagai penggantinya dengan nilai yang disesuaikan. Motor-motor bensin yang ditarik tersebut nantinya bisa dikonversi secara massal oleh pemerintah untuk dijadikan kendaraan inventaris instansi atau dinas. "Itu lebih make sense. Orang dapat motor baru yang ergonominya sudah pas, performanya terukur, dan mereka merasa untung secara aset. Motor lamanya bisa jadi aset negara yang lebih ramah lingkungan," tuturnya. Dengan cara ini, industri motor listrik nasional bisa tumbuh lebih cepat tanpa harus memaksa konsumen pribadi menanggung risiko penurunan performa dan nilai jual dari motor konversi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+6 lainnya
