Perjalanan program konversi motor bensin ke listrik di Indonesia bisa dibilang penuh perjuangan. Sejak diluncurkan, pemerintah terpantau terus merombak aturan demi memacu angka populasi kendaraan ramah lingkungan yang masih jauh dari target. Misalnya dari Maret 2023, pemerintah memberikan subsidi Rp 7 juta lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023. Karena sepi peminat, pada Desember 2023 nilai subsidi dikerek jadi Rp 10 juta per unit. Masih sepi juga minat orang mengkonversi motor bensinnya jadi motor listrik, muncul berbagai program konversi gratis. Motor konversi listrik garapan AZN Motor dipamerkan di Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2023 Namun, meski sudah diiming-imingi "bayar nol Rupiah", antusiasme masyarakat tetap tidak meledak. Mengapa? Bambang Setiawan Yudistira atau akrab disapa Ibeng, Pegiat Motor Listrik dari EV Holic, memberikan sudut pandang yang jujur. Menurutnya, kegagalan ini bukan karena angka subsidinya kurang besar, melainkan karena ada kerugian lain yang harus ditanggung pemilik motor. Bagi masyarakat Indonesia, motor adalah aset yang harus punya nilai jual kembali yang stabil. Ibeng menekankan bahwa konversi justru menghancurkan nilai investasi tersebut. "Kita bicara aset pribadi. Misal Vario lama saya harganya masih Rp 10 juta di pasar motor bekas. Begitu dikonversi, nilainya bisa drop jadi Rp 2 juta sampai Rp 3 juta saja. Bagi orang awam, ini rugi," ujar Ibeng kepada Kompas.com, Kamis (9/4/2026). Artinya, meski biaya konversinya gratis, pemilik motor merasa kehilangan nilai aset sebesar Rp 7-8 juta dalam sekejap. Hambatan kedua adalah ekspektasi performa. Ibeng menceritakan pengalamannya mengonversi Vario 110 dan 125 miliknya. Karena batasan regulasi dan teknis, motor yang tadinya responsif malah terasa lelet. Mesin motor konversi yang telah berganti menjadi motor listrik BLDC Berdasarkan standar regulasi, skutik 110 cc cuma boleh dipasang dinamo bertenaga 1.000 Watt. Sementara yang 125 cc menggunakan dinamo 1.500 Watt. "Ada penurunan performa yang jelas terasa. Belum lagi jarak tempuhnya. Karena rangka motor matic biasa tidak didesain untuk baterai besar, paling cuma bisa masuk baterai yang kuat buat 50 km saja. Untuk harian, itu kurang reliable," katanya. Secara administratif, konversi juga bukan perkara mudah. Meski mekanik lokal banyak yang jago, bengkel yang tersertifikasi resmi untuk mengubah STNK dan BPKB (plat biru) masih sangat sedikit. Tampilan motor konversi dengan Mid Drive masih seperti motor standar. Karena beberapa komponen bawaan seperti CVT, arm, dan sokbreker masih dipakai. "Informasinya sering susah didapat. Banyak bengkel yang dulu antusias ikut program, sekarang sudah tidak melayani lagi karena proses uji tipenya yang rumit. Kalau belum ada standar yang memudahkan, orang akan terus merasa konversi itu repot," lanjut Ibeng. Pada akhirnya, Ibeng menilai program konversi lebih cocok diterapkan secara wajib untuk kendaraan instansi atau dinas ketimbang untuk masyarakat umum. "Kalau buat masyarakat, lebih baik subsidi dilarikan ke program trade-in. Motor lama ditarik, mereka dapat unit listrik baru yang ergonominya sudah pas dan performanya terukur. Itu baru win-win solution," kata Ibeng. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang