JAKARTA, KOMPAS.com – PT Agrinas Pangan Nusantara memberikan penjelasan terkait keputusan mengimpor kendaraan niaga dari India untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Total kendaraan yang didatangkan mencapai 105.000 unit, terdiri dari 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd., serta masing-masing 35.000 pikap 4x4 dan truk roda enam dari Tata Motors. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan proses distribusi kendaraan ditargetkan berlangsung sepanjang tahun ini secara bertahap. "Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra dan Tata juga," ujarnya dikutip Kompas.com, Jumat (20/2/2026). Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Menurut Joao, faktor utama pemilihan produk dari India adalah efisiensi anggaran. Ia menilai harga pikap 4x4 yang tersedia di pasar domestik relatif tinggi, sehingga opsi impor menjadi solusi untuk menjaga penggunaan dana negara tetap optimal. "Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal," ungkapnya. "Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," jelas dia. Selain harga, kesiapan pasokan juga menjadi pertimbangan. Suzuki Carry Pikap Agrinas menilai produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan puluhan ribu unit dalam waktu singkat tanpa mengganggu distribusi kendaraan untuk sektor lain. "Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau enggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," paparnya. Penggunaan spesifikasi penggerak empat roda dipilih untuk menjangkau wilayah dengan kondisi medan berat, termasuk akses ke area pertanian. "Kenapa kita perlu 4x4? Karena memang kita perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang, dan hampir di semua, baik di Jawa pun, kalau untuk ke sawah-sawah itu lahannya sangat menantang, sehingga kita perlu mobil 4x4," kata Joao. Respons Industri Di sisi lain, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial dalam negeri, termasuk untuk program KDKMP. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Saat ini, anggota Gaikindo memiliki kapasitas produksi kendaraan pikap lebih dari 400.000 unit per tahun. Namun mayoritas produksi masih didominasi model penggerak 4x2 dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 40 persen. Untuk model 4x4, industri menyebut produksi dapat dilakukan, tetapi memerlukan waktu persiapan agar volume dan spesifikasi sesuai kebutuhan. "Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan itu," kata Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika kepada Kompas.com, Jumat (20/2/2026). "Tapi memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” ujar dia. Asosiasi menilai pemanfaatan kapasitas produksi domestik penting untuk menjaga keberlangsungan industri yang saat ini menghadapi tekanan penjualan di bawah 1 juta unit per tahun, serta melindungi tenaga kerja di sepanjang rantai pasok. Sikap Kementerian Perindustrian Sebelumnya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menegaskan industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi pikap sekitar 1 juta unit per tahun dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan kualitas yang kompetitif, khususnya untuk segmen 4x2. Kementerian juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang berisiko hilang apabila kebutuhan kendaraan dipenuhi melalui impor. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebagai ilustrasi, jika pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 diproduksi di dalam negeri, potensi dampak ekonomi (backward linkage) dapat mencapai sekitar Rp 27 triliun. Nilai tambah tersebut berasal dari keterlibatan berbagai subsektor pendukung, seperti industri ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, dan elektronik, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. "Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. "Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujarnya lagi. Meski demikian, Kemenperin mengakui Indonesia saat ini belum memproduksi pikap 4x4 yang dirancang khusus untuk medan sangat berat. Pemerintah tetap mendorong penguatan industri kendaraan niaga nasional melalui peningkatan kandungan lokal, penguatan rantai pasok, serta menjaga keberlangsungan tenaga kerja di tengah tekanan industri. "Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja di tengah tantangan industri yang ada,” tegasnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang