Sektor transportasi masih menjadi pengguna bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia. Bahkan, dalam satu dekade terakhir, porsinya terus meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, pada 2014 sektor transportasi menyerap 79,5 persen dari total konsumsi BBM nasional atau setara 56.235 ribu kiloliter. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 2024, porsinya meningkat menjadi 91,2 persen atau mencapai 75.098 ribu kiloliter. Djoko mengatakan, penggunaan BBM di sektor transportasi masih didominasi angkutan darat. Porsinya sangat besar mencapai 90 persen. "Transportasi darat 90 persen, transportasi perairan 6 persen dan transportasi udara 4 persen," kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/7/2026). Antrean BBM Solar di SPBU 2438205. JL. MERAPI PANORAMA. KODYA BENGKULU, Bengkulu. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, adapun sebanyak 93 persen BBM bersubsidi di sektor transportasi darat digunakan oleh kendaraan pribadi, yakni mobil dan sepeda motor. Sementara itu, angkutan barang mengonsumsi sekitar 4 persen dan transportasi umum hanya 3 persen. "Sekarang, transportasi umum makin berkurang, bisa jadi kurang 3 persen BBM subsidi yang digunakannya," kata Djoko. Menurut Djoko, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek, tetapi memerlukan transformasi sistem transportasi secara menyeluruh. Ia menilai pada 2026 ketergantungan terhadap bahan bakar fosil bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman terhadap stabilitas fiskal negara. Cara benar naik sepeda motor Lima langkah strategis Djoko mengusulkan lima langkah strategis untuk mengurangi konsumsi BBM nasional sekaligus mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Langkah pertama ialah mempercepat migrasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum berbasis listrik. Menurut dia, elektrifikasi armada bus di berbagai kota perlu dipercepat, disertai integrasi antarmoda agar masyarakat lebih mudah berpindah dari KRL, MRT, LRT, hingga angkutan pengumpan (feeder). Langkah kedua adalah melakukan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menurut Djoko, subsidi BBM selama ini masih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi. Karena itu, penyaluran BBM bersubsidi perlu didukung sistem verifikasi berbasis data sehingga hanya digunakan oleh angkutan umum dan kendaraan logistik. Booth motor listrik Yadea di PRJ 2026 Sebagian anggaran subsidi juga dapat dialihkan untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta perbaikan trotoar. Langkah ketiga adalah memperluas insentif kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik dan program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Djoko, insentif dapat diprioritaskan untuk pulau-pulau kecil serta wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan). Selain itu, pemerintah juga perlu membangun jalur yang aman bagi penggunaan sepeda listrik dan skuter sebagai solusi perjalanan jarak pendek. Penerapan Biosolar B50 Langkah keempat ialah mengoptimalkan angkutan logistik berbasis rel. Menurut Djoko, distribusi barang yang masih bergantung pada truk membuat biaya logistik sangat sensitif terhadap kenaikan harga solar. Karena itu, pembangunan jalur rel ganda untuk angkutan barang perlu dipercepat, sekaligus mengaktifkan kembali jalur-jalur kereta yang pernah beroperasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun langkah kelima ialah bahan bakar nabati (biofuel), termasuk program biodiesel B50 dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi. "Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi," katanya. "Langkah strategis ini bukan sekadar upaya menjaga lingkungan, melainkan investasi jangka panjang demi stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan," ungkapnya. Bus Transjakarta Anggaran Transportasi Umum Selain mendorong transformasi energi, Djoko juga menilai pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk layanan transportasi umum. Sejak diluncurkan pada 2020, program subsidi angkutan umum perkotaan telah beroperasi di 15 kota, di antaranya Medan, Palembang, Bogor, Bandung, Depok, Bekasi, Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Bali, Makassar, Balikpapan, dan Manado. Namun, target pemerintah untuk membenahi angkutan umum di 20 kota selama periode RPJMN 2025–2029 dinilai menghadapi tantangan. Pasalnya, anggaran program tersebut terus menurun, dari Rp 582,98 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp 82,6 miliar pada 2026. Hingga saat ini, menurut Djoko, baru satu kota yang terealisasi dalam periode tersebut, yakni Manado melalui layanan Trans Manado pada 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Presiden Prabowo menyambut baik kehadiran pabrik tersebut yang menunjukkan Indonesia memiliki potensi untuk mandiri dalam memproduksi kendaraan listrik pada masa mendatang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/YU Bus Listrik Nasional Djoko juga mendorong pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan bus listrik produksi dalam negeri. Menurut dia, bus listrik yang dikembangkan PT INKA bersama empat perguruan tinggi, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga, dan ISI Denpasar, serta industri karoseri lokal Piala Mas, telah membuktikan kemampuannya sejak digunakan pada penyelenggaraan G20 Bali 2022. Saat ini, armada tersebut telah beroperasi sebagai angkutan umum di Bandung, Surabaya, dan kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan dukungan strategis agar pengembangan bus listrik nasional dapat terus berlanjut dan memenuhi kebutuhan transportasi ramah lingkungan di Indonesia.
