Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi isu sensitif yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan sektor logistik di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang cenderung mengikuti tren pasar global dinilai bukan satu-satunya jalan keluar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas, mengatakan, dirinya pernah memberikan masukan kepada pemerintah sebelumnya tentang cara menstabilkan harga BBM. Transjakarta Modifikasi Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan/p Namun, masukan tersebut tidak dijadikan pilihan. Darmaningtyas mengusulkan sebuah skema di mana harga BBM di dalam negeri dipatok pada angka yang stabil, tanpa harus terombang-ambing oleh volatilitas harga minyak mentah dunia. "Jadi, pada saat harga BBM dunia itu naik, BBM kita tidak perlu ikut naik. Sebaliknya, pada saat turun juga, kita tidak perlu ikut turun," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Mekanisme Tabungan Subsidi Armada Mikrotrans JakLingko di Terminal Grogol, Jakarta Barat Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan momentum ketika harga minyak dunia sedang merosot. Selisih harga tersebut bisa menjadi cadangan dana strategis atau "tabungan" energi. "Pada saat turun, pemerintah memperoleh keuntungan besar dari selisih harga jual dalam negeri dengan harga dunia, itu uangnya bisa ditabung untuk persediaan pada saat harga BBM naik," kata Darmaningtyas. Lebih lanjut, Darmaningtyas menilai jika tabungan tersebut mencukupi, surplusnya dapat dialokasikan untuk pembenahan sektor hilir transportasi yang lebih berkelanjutan. Sejumlah pengendara sepeda motor mengantre panjang untuk mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina 34.171.44, Jalan RA Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (31/3/2026). "Kalau harga BBM-nya stabil atau malah turun terus, keuntungannya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur transportasi umum," ucap dia. Dampak Politis dan Solusi Transportasi Umum Namun, ia menyadari bahwa kebijakan menurunkan harga BBM seringkali dipandang sebagai komoditas politik untuk menjaga citra kepemimpinan, dibandingkan memikirkan stabilitas jangka panjang. "Jadi, pemerintah lebih suka mengikuti kenaikan harga pasar dunia secara fluktuatif. Karena kebiasaan pimpinan kita itu akan mengatakan bahwa pada saat saya memimpin harga BBM bisa turun," ujar Darmaningtyas. Padahal, kunci utama agar masyarakat tidak rentan terhadap gejolak harga energi adalah dengan menyediakan alternatif mobilitas yang efisien melalui transportasi publik yang merata. "Kalau misalnya masukan saya 10 tahun lalu itu bisa diakomodasi, lalu angkutan umum itu dibangun di semua daerah, maka sebetulnya kita enggak perlu panik dengan krisis BBM. Karena mobilitas warga itu bisa dicukupi dengan angkutan umum," kata Darmaningtyas. Hingga saat ini, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Tanpa adanya sistem transportasi umum yang mumpuni di berbagai wilayah, kenaikan harga BBM akan selalu menjadi beban berat bagi masyarakat luas. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
