Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik kebijakan Work from Home (WFH) yang diberlakukan pemerintah demi menghemat BBM. Menurutnya, ada langkah lain yang lebih revolusioner dan bersifat jangka panjang!Huda menjelaskan, kebijakan WFH tak bisa dilakukan terus-terusan. Ketimbang menerapkan aturan terkait, dia justru meminta pemerintah membenahi transportasi umum (transum). Sebab, dengan demikian, masyarakat tak menjadikan mobil pribadi sebagai kendaraan prioritas. "Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak," ujar Syaiful Huda, dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (7/4)."Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni," tambahnya.Ilustrasi transportasi umum di Jakarta. Foto: Gilang Faturahman/detikFotoHuda menegaskan, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar bensin membuat ketahanan nasional rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi."Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," tuturnya.Huda menilai, tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar disebabkan efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS)."Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ungkapnya.Politisi PKB itu meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas."Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM," kata dia.
