Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersiap menggelar Operasi Keselamatan 2026 sebagai langkah awal menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang Operasi Ketupat atau arus mudik Lebaran 2026. Operasi ini dirancang untuk menekan angka kecelakaan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pengguna jalan. Operasi Keselamatan 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua pekan dan dimulai pada awal Februari. Operasi Keselamatan Kayan 2025 di alun alun Nunukan, Kaltara Melalui kegiatan ini, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas sebagai bagian dari persiapan menghadapi lonjakan mobilitas saat mudik Lebaran. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut. "Operasi Keselamatan 2026 menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Fokus perhatian kita arahkan kepada pengguna jalan yang paling rentan, khususnya pejalan kaki dan pengendara roda dua," ujar Agus, dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026). Suasana lalu lintas di Lampu Merah Jembatan Merah Gunung Sahari, Jakarta Pusat, saat Operasi Keselamatan Jaya 2025, Selasa (11/2/2025). Selain keselamatan, Korlantas Polri juga menaruh perhatian pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di jalan raya. Salah satu sasaran utama penindakan adalah praktik balap liar yang kerap muncul dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. "Operasi ini menitikberatkan pada penertiban balap liar yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan angkutan bus dan travel melalui titik-titik check point," ucap Agus. 31 unit motor diamankan di lokasi balap liar dan dipindah ke Kantor Satlantas Pamekasan, Senin (26/1/2026) titik check point tersebut, petugas akan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ram check, termasuk memastikan kondisi fisik dan kesiapan pengemudi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan sebelum memasuki periode puncak arus mudik Lebaran. Dalam mendukung efektivitas pengamanan, Korlantas Polri juga mengoptimalkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi digital. Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah mencatat sekitar 30 pelanggaran setelah pihaknya menerbangkan drone. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta ETLE Drone Patrol Presisi digunakan untuk memastikan proses penindakan berjalan transparan, objektif, dan profesional. "Penindakan dilakukan berbasis teknologi dan data, sehingga objektif, akuntabel, dan minim interaksi,” kata Agus. “Dengan dukungan ETLE Drone, pengawasan kita kini semakin presisi, luas, dan responsif. Ini adalah wujud transformasi Polri menuju pelayanan yang modern," ujarnya. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang