Pemerintah tengah mendorong pengembangan motor listrik nasional (molinas) sebagai salah satu upaya mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi emisi. Namun, pengamat transportasi Darmaningtyas menilai, anggaran pemerintah untuk elektrifikasi transportasi seharusnya lebih diarahkan pada pengadaan angkutan umum, khususnya bus listrik. Menurut dia, bus listrik memiliki dampak yang lebih luas karena dapat digunakan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah juga bisa mendistribusikan bus listrik ke berbagai daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. "Jadi semua provinsi maupun kabupaten atau kota, memiliki angkutan umum berupa bus listrik," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/8/2026). Bus Listrik PO Borneo Trans Buatan Tentrem, Mewah dan Senyap Dorong Masyarakat Beralih ke Angkutan Umum Darmaningtyas mengatakan, pengadaan bus listrik sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam jumlah terbatas. Setiap daerah setidaknya memiliki sejumlah armada yang cukup untuk menjalankan layanan angkutan umum. Menurut dia, keberadaan angkutan umum yang memadai dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. "Biarkan orang-orang itu pindah dari kendaraan pribadi ke bus listrik. Nah, itu tidak hanya satu dalam satu kabupaten atau dalam satu daerah, tapi minimal 10 bus listrik. Jadi, bisa untuk angkutan umum," kata Darmaningtyas. Konsep tersebut dinilai memiliki manfaat ganda. Selain menggunakan energi yang lebih bersih, bus listrik juga dapat mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan. Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden RI Prabowo Subianto Artinya, semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan juga berpotensi berkurang. Motor Listrik Belum Menjawab Masalah Kemacetan Darmaningtyas menilai, kebijakan elektrifikasi kendaraan pribadi memang dapat membantu mengurangi polusi udara. Namun, manfaat tersebut belum menyelesaikan persoalan transportasi perkotaan secara menyeluruh. Motor listrik, misalnya, tetap merupakan kendaraan pribadi yang membutuhkan ruang di jalan. Begitu pula dengan mobil listrik yang secara fungsi masih digunakan sebagai kendaraan pribadi. Bus listrik melayani masyarakat di IKN "Kalau itu bisa dilakukan, itu jauh lebih bagus dibandingkan misalnya mensubsidi apapun, konversi motor BBM ke listrik atau juga untuk pembelian mobil listrik. Kalau motor dan mobil listrik, itu mengurangi polusi udara di jalan, tapi tidak mengurangi kemacetan," ujarnya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi kendaraan tidak cukup hanya dilihat dari perpindahan teknologi mesin pembakaran internal menuju motor listrik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat mengubah pola mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi persoalan kemacetan. Bus listrik Zhongtong Bus Listrik Dinilai Lebih Berdampak Pengadaan bus listrik dinilai dapat menjadi pilihan kebijakan yang memberikan manfaat lebih luas. Satu unit bus dapat melayani banyak penumpang dalam satu waktu, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan apabila layanan yang tersedia memang memadai.
