Minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik di kota-kota besar Indonesia masih tergolong rendah. Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi pun tetap tinggi, meski sejumlah kota seperti Jakarta sudah memiliki sistem angkutan umum yang relatif berkembang. Urban Mobility Manager Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Mizandaru Wicaksono, mengatakan bahwa penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi mobilitas masyarakat. “Kalau kita lihat saat ini kota-kota besar di Indonesia masih menggunakan kendaraan pribadi, ini sebenarnya isu yang cukup besar. Bahkan Jakarta yang transportasinya sudah cukup baik, masih 78 persen orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi masih tinggi sekali,” ucap Mizan, saat ditemui di Jakarta Pusat belum lama ini. Ketergantungan ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari polusi udara, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan survei yang dilakukan ITDP di Jakarta pada 2023 terhadap komuter Jabodetabek, dengan total 511 responden non-pengguna transportasi publik dan 501 pengguna, terungkap sejumlah alasan utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ilustrasi lalu lintas, kondisi transportasi publik di Jakarta. Sistem ganjil genap di Jakarta ditiadakan sementara pada 18?24 Maret 2026 selama libur Nyepi dan Idul Fitri. Dari sisi non-pengguna transportasi publik, faktor kenyamanan menjadi hambatan terbesar dengan persentase 37,6 persen. Disusul waktu tempuh yang lebih lama (20,1 persen), layanan yang dianggap kurang andal (13,9 persen), hingga biaya yang dinilai lebih mahal (9,7 persen). Selain itu, kebutuhan untuk transit atau berpindah moda juga menjadi kendala (8 persen), diikuti akses yang dinilai kurang aman dan nyaman (6 persen), serta alasan lainnya (4,8 persen). Sementara itu, dari perspektif pengguna transportasi publik, persoalan utama masih berkutat pada kenyamanan (23 persen) dan keandalan layanan (22,9 persen). Kemudian kebutuhan transit (20,2 persen), faktor keamanan (10,4 persen), serta akses menuju dan dari stasiun yang dinilai sulit (8,8 persen). Masalah lain yang turut disoroti adalah keterbatasan ruang parkir di stasiun (7,5 persen) dan faktor lainnya (7 persen). Adapun yang dimaksud dengan kurang nyaman meliputi kondisi kendaraan yang padat, suhu yang panas, hingga minimnya fasilitas tempat duduk. Sementara kurang andal berkaitan dengan jadwal yang tidak pasti, baik waktu kedatangan maupun durasi perjalanan. Dari sisi keamanan, kekhawatiran terhadap tindak kriminal masih menjadi pertimbangan sebagian masyarakat. Sedangkan akses yang sulit mencakup jarak menuju halte atau stasiun yang jauh, serta fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan penyeberangan yang belum memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan transportasi publik tidak hanya soal penambahan armada, tetapi juga menyangkut kenyamanan, integrasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
