Pemerintah Kota Batam melakukan optimalisasi layanan bus Trans Batam dengan menambah jumlah unit pada 2026. Hal ini dinilai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy The Service (BTS) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. "Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan secara konsisten, dengan penambahan armada secara bertahap sejak 2024 hingga bertambah 19 unit pada 2026,” kata Aan dalam keterangan resminya, Rabu (27/5/2026). Sejak 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian bertambah 13 unit pada 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total BTS yang beroperasi mencapai 52 unit. Unit bus trans batam Berteknologi AI saat prosesi pelepasan yang berlangsung di depan gedung Pemkot Batam, Rabu (30/4/2025) Aan menjelaskan, seluruh unit akan mengoptimalkan layanan di lima koridor strategis Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. "Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” ucapnya. Tekan Biaya Mobilitas Penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT, lanjut Aan, menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Jika tersedia transportasi publik yang efisien, hal tersebut dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan, sekaligus menjadi upaya mencegah krisis energi. “Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp 300 triliun per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan berbagai masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan,” kata Aan. Trans Batam Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Aan menjelaskan, pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+56 lainnya
