Program Angkot Pintar yang juga dikenal dengan Angkot Listrik Bandung (Angklung) dijadwalkan untuk beroperasi secara penuh di Kota Bandung pada 2026. Angkot berbasis listrik tersebut sudah melakukan uji coba pada akhir 2025, namun hingga pertegahan tahun ini belum beroperasi juga secara massal. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, evaluasi selama setahun terakhir menunjukkan performa operasional angkot pintar telah memenuhi harapan. Harga Jadi Kendala Meski demikian, harga kendaraan listrik yang digunakan masih menjadi kendala utama dalam memperluas implementasi program. “Hasil evaluasi menunjukkan secara operasional angkot pintar sudah sangat baik. Tetapi tantangannya ada pada biaya pengadaan. Harga angkot listrik bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional,” kata dikutip dari keterangan resmi, Senin (6/7/2026). Untuk mengatasi persoalan tersebut, Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan tengah menyusun skema pembiayaan. Hal tersebut agar pengadaan unit angkot listrik dapat dilakukan secara berkelanjutan. Direncanakan, angkot tersebut nantinya akan dioperasikan oleh koperasi angkutan kota. Perusahaan produsen kendaraan listrik, PT Marlip Indo Mandiri menunjukkan satu unit kendaraan listrik dengan jenis minibus yang diberinama Angklung (Angkutan Listrik Bandung) kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Senin (4/8/2025). Subsidi yang Jelas Selain itu, Pemkot Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. “Konvergensi masih terus dihitung. Menyatukan beberapa pemilik angkot menjadi satu entitas usaha bukan perkara mudah. Karena itu kami sedang menyusun model bisnis yang tepat,” ujarnya. Farhan menjelaskan, keberhasilan konvergensi hanya dapat tercapai apabila didukung skema subsidi yang jelas dan berkelanjutan. “Mesti ada bisnis model yang fix di mana nanti Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sama-sama memberikan subsidinya. Karena harus disubsidi, tidak mungkin tidak,” kata Farhan.
