Penjualan Mobil di Indonesia Turun, Pajak Kendaraan Perlu Dievaluasi
Pasar kendaraan roda empat atau lebih nasional tengah menghadapi tantangan berat untuk kembali mencapai angka penjualan 1 juta unit per tahun.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan bahwa insentif terbukti menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan industri otomotif.
Ia mencontohkan, saat pandemi Covid-19 pada 2020, penjualan mobil merosot tajam ke angka 532.000 unit. Namun setelah pemerintah memberikan insentif, penjualan naik menjadi 867.000 unit di 2021 dan kembali menembus angka 1 juta unit pada 2022 dan 2023.
"Insentif jangka pendek sangat membantu industri, namun kondisi ekonomi yang lesu tetap memengaruhi pasar," kata Kukuh dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Selain insentif, Kukuh juga menyoroti tingginya pajak kendaraan di Indonesia. Ia menyebut, mobil yang keluar dari pabrik seharga Rp 100 juta bisa menjadi Rp 150 juta saat sampai ke tangan konsumen karena beban pajak yang tinggi.
Sebagai perbandingan, di Malaysia, pajak kendaraan seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) untuk mobil sekelas Avanza hanya sekitar Rp 1 juta. Sementara di Indonesia, jumlahnya bisa mencapai Rp 6 juta.
Kukuh juga menilai perlunya evaluasi terhadap pajak barang mewah (PPnBM) yang dikenakan pada kendaraan tertentu, padahal banyak jenis mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif masyarakat.
Senada dengan Kukuh, Peneliti LPEM FEB UI, Riyanto, menilai bahwa perpajakan yang terlalu tinggi menjadi salah satu faktor yang membebani industri otomotif nasional.
Ia menyebut, selama 2013–2019, meski pasar stagnan, penjualan mobil tetap berada di kisaran 1 juta unit per tahun. Namun kini, tren penjualan terus menurun.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mahardi Tunggul Wicaksono dalam diskusi “Menakar Efektivitas Insentif Otomotif,” yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (19/5/2025).
Data Januari hingga April 2025 menunjukkan penjualan hanya mencapai 256.368 unit, turun 2,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika tren ini berlanjut, total penjualan 2025 diprediksi hanya sekitar 769.104 unit, turun 11 persen dari capaian 2024.
"Misalnya harga mobil Rp 300 juta, maka sekitar Rp 126 juta adalah pajak. Ini perlu dievaluasi untuk mencari keseimbangan yang ideal antara pendapatan negara dan daya beli masyarakat," katanya.
“Pemerintah perlu menimbang cost and benefit secara menyeluruh. Kebijakan perpajakan dan insentif ini punya dampak panjang terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri,” kata Riyanto.
