Isu mobil nasional kembali mencuat seiring pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyinggung pentingnya pengembangan mobil listrik buatan dalam negeri. Di tengah menghangatnya wacana tersebut, Polytron sebagai salah satu merek lokal yang sudah terjun ke pasar kendaraan listrik turut menjadi sorotan, terutama soal kemungkinan keterlibatannya dalam program mobil nasional. Namun, Polytron menegaskan bahwa hingga saat ini mereka belum mengetahui secara jelas arah maupun bentuk program mobil nasional yang dimaksud pemerintah. Ilustrasi mobil nasional Timor Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo, menyampaikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam pembahasan ataupun diskusi terkait wacana tersebut. “Kami enggak tahu. Programnya Pak Presiden kami enggak ikutin. Kami juga enggak ikut diskusi,” ujar Tekno di Jakarta (20/1/2026). Saat ditanya apakah Polytron sebenarnya cocok menjadi bagian dari mobil nasional, Tekno menilai hal tersebut sangat bergantung pada sudut pandang pemerintah sebagai penggagas program. TMI mendapat mandat Presiden RI kembangkan mobil nasional dengan IP lokal, target produksi massal pada 2027-2028. Ia menyebut Polytron juga tidak mendapatkan pembaruan informasi terkait konsep maupun arah kebijakan yang tengah disiapkan. “Tergantung dari sisi pandang mana. Saya kira pemerintah mungkin punya program sendiri dan mungkin mereka juga sudah menemukan caranya sendiri. Kami juga enggak ter-update,” ucap Tekno. Mengenai peluang kerja sama dengan pemerintah dalam proyek mobil nasional, Polytron juga belum bisa berbicara banyak. Ketidakjelasan konsep membuat perusahaan enggan berspekulasi terlalu jauh. Polytron siapkan SUV listrik baru pada 2026 “Saya kira agak susah ya. Sekarang kita ngomong deh, program Mobnas mana yang jalan hari ini. Saya juga enggak tahu programnya mau seperti apa. Apakah mau kejadian kayak Esemka, saya juga enggak tahu. Makanya kalau pertanyaannya jangan ke kita, ke pemerintahnya,” kata dia. Sikap serupa disampaikan ketika ditanya soal ketertarikan Polytron untuk ikut serta. Tekno menilai hingga kini belum ada bentuk konkret dari program mobil nasional yang bisa dijadikan pijakan untuk mengambil keputusan. “Kita lihat dulu anunya. Kan diberitakan banyak yang mau, tapi sampai hari ini enggak ada anunya. Bentuknya seperti apa juga enggak tahu,” ujar Tekno. Perkara wanprestasi mobil Esemka di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), masih bergulir. penggugat dalam perkara ini adalah Aufaa Luqmana Re A (19), membawa unit satu unit mobil Esemka seri Bima ke PN Solo, sebagai bukti sulitnya menjadi mobil Esemka baru. “Sampai hari ini setahu saya tidak ada. Yang dimaksud program mobil nasional itu seperti apa juga enggak ada. Correct me if I’m wrong ya, silakan dicek. Tapi kita belum dapat satu pun, baik itu makalah atau apa pun, soal programnya seperti apa,” kata dia. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan mobil nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keterjangkauan harga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa mayoritas konsumen Indonesia masih berada di segmen mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta. Di atas kisaran tersebut, sebuah mobil berpotensi kehilangan daya saing dan sulit menjangkau masyarakat luas. "Arahan Bapak Presiden bahwa kita perlu menyediakan anggaran untuk pengembangan mobil nasional. Jadi untuk ke depan kita tentu dorong untuk mobil nasional," katanya dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2025 (2/12/2025). Dengan belum jelasnya konsep dan arah kebijakan mobil nasional, Polytron memilih bersikap realistis dan menunggu kejelasan dari pemerintah. Sikap ini menunjukkan bahwa meski berstatus merek lokal, Polytron tidak ingin terburu-buru dikaitkan dengan proyek besar tanpa fondasi program yang matang dan transparan. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
+9 lainnya
