Rencana pemberian insentif hingga skema pembiayaan murah untuk sepeda motor listrik terus bergulir. Mulai dari opsi tanpa uang muka (DP), hingga bunga rendah bertenor panjang kerap digaungkan pemerintah guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Namun, pengamat otomotif Yannes Martinus mengingatkan agar akselerasi di sisi kendaraan ini tidak berjalan sendirian tanpa memperhitungkan kesiapan jaringan kelistrikan nasional. "Pemerintah perlu melihat elektrifikasi kendaraan bukan hanya sebagai program industri otomotif secara parsial saja, karena ini bisa berbahaya, tetapi juga harus dilihat sebagai kebutuhan reinvestasi pada jaringan PLN," ujar Yannes saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Ilustrasi meteran listrik. Biaya Listrik dari Jam 17.00-22.00 Naik Dua Kali Lipat, Disebut Bisa Bikin Tagihan Listrik Naik Risiko Beban Listrik di Pemukiman Padat Yannes menjelaskan, rencana penyerapan masif motor listrik di masyarakat secara otomatis akan memindahkan tumpuan pengisian energi dari SPBU ke jaringan kelistrikan lokal. Jika tidak diantisipasi sejak dini, lonjakan beban pengisian daya berpotensi memicu gangguan pada jaringan distribusi tegangan rendah. "Kalau pemerintah mendorong sejuta motor listrik melalui subsidi atau pengadaan pemerintah, konsekuensinya adalah munculnya beban baru di jaringan distribusi PLN, terutama pada trafo dan jaringan tegangan rendah di permukiman 450–900 VA," kata Yannes. Alokasi Penghematan Subsidi BBM Agar dorongan insentif motor listrik tidak malah membebaskan beban kelistrikan di hilir, Yannes mengusulkan agar potensi penghematan anggaran negara dari penurunan konsumsi BBM bersubsidi dialihkan secara terukur untuk memperkuat infrastruktur PLN. "Karena itu sebagian manfaat fiskal dari pengurangan konsumsi dan subsidi BBM idealnya dapat dialihkan secara terukur untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan, sementara PLN juga perlu diberi ruang investasi yang memadai untuk upgrade trafo, digitalisasi jaringan, smart meter, dan smart charging," ungkapnya. Satu Paket Kebijakan Ekosistem Yannes menegaskan, skema insentif untuk mendorong penjualan motor listrik serta penguatan daya jangkau jaringan kelistrikan harus diposisikan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling menopang. "Logikanya sederhana, jangan sampai negara mengeluarkan anggaran besar untuk mempercepat penjualan motor listrik, tetapi PLN tidak memperoleh kapasitas investasi yang cukup untuk melayani tambahan bebannya," kata Yannes. Exotic Sprinter AT jadi motor listrik termurah di GIIAS 2026 yang dijual mulai Rp 9 jutaan. Ia menyimpulkan, ketahanan jaringan listrik merupakan penentu utama dari keberhasilan transisi energi di sektor transportasi harian masyarakat. "Elektrifikasi transportasi dan penguatan jaringan listrik harus diperlakukan sebagai satu paket kebijakan ekosistem, karena keberhasilan di sisi kendaraan pada akhirnya akan memindahkan sebagian kebutuhan energi masyarakat dari SPBU ke jaringan PLN," ucap Yannes.
