Pemerintah mulai menyiapkan implementasi pencampuran etanol dalam bahan bakar minyak atau bioetanol sebagai bagian dari strategi pengurangan impor BBM, khususnya bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mandatori bioetanol ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada 2028. "Roadmap nya lagi dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028, roadmap nya sebentar lagi selesai,” katanya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025 dikutip Selasa (12/1/2026). Kemenhut meresmikan projek pilot bioetanol dari aren Pertamina NRE. Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk sektor bensin, seiring keberhasilan program biodiesel dalam menekan impor solar. Bahlil menjelaskan, program biodiesel B40 telah menurunkan impor solar secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Impor solar pada 2024 tercatat sekitar 8,3 juta ton, kemudian turun menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025. “Ini akibat dari program biodiesel kita, B40,” ujar Bahlil. Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan bauran biodiesel ke B50. Uji coba B50 ditargetkan rampung pada semester I 2026. “Insya Allah di semester pertama uji coba B50 selesai, dan di semester kedua kita lihat hasilnya untuk dicanangkan,” kata Bahlil. Diketahui, kebutuhan solar Indonesia tercatat sebesar 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan Fatty Acid Methyl Este (FAME) sebesar 15,9 juta kiloliter (kl) per tahun, sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun. Toyota Innova Zenix Hybrid Flexy Fuel Bioethanol di GIIAS 2024 Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai pertengahan 2026 untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026. Mengenai produk bensin, Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan nasional mencapai sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun. Kebutuhan tersebut terdiri atas bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kl per tahun, RON 92 sebesar 8,7 juta kl per tahun, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650.000 kl per tahun. "Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90," ujarnya dalam kesempatan terpisah. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang