Isu polusi udara dinilai menjadi pintu masuk paling strategis untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia. Kesadaran publik terhadap dampak polusi yang semakin nyata membuat penerimaan terhadap kendaraan rendah emisi kian menguat. Keluarga dapat mencari berbagai opsi yang sesuai dengan tujuan wisata dan preferensi keluarga. Hal ini tecermin dari hasil riset Litbang Kompas yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik cenderung positif, terutama sebagai solusi untuk mengurangi polusi udara dan suara. “Yang paling tinggi itu top of mind-nya positif, yakni bebas polusi. Artinya, masyarakat sudah terasosiasi kuat bahwa kendaraan listrik adalah solusi ramah lingkungan,” ujar Wirdatul Aini, peneliti Litbang Kompas, dalam pemaparan hasil riset di Jakarta Barat, Rabu (8/4/2026). Rata-rata dari keluarga menginginkan hiburan yang berkesan. Riset ini melibatkan 500 responden yang tersebar di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Selain dipandang sebagai solusi, kendaraan listrik juga semakin relevan karena masyarakat masih menilai kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber utama polusi udara. Kondisi ini menempatkan sektor transportasi sebagai fokus utama dalam upaya pengurangan emisi. Lebih jauh, isu polusi tidak lagi dipersepsikan sebagai persoalan abstrak. PLN melakukan pengecekan langsung kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui program PLN Mobile EVenture jelang libur Nataru. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Isu polusi udara ini bukan lagi hal yang abstrak, tapi sudah berdampak nyata pada kesehatan masyarakat,” kata Wirdatul. Sekitar 60 persen responden mengaku pernah mengalami atau memiliki anggota keluarga yang terdampak gangguan kesehatan akibat polusi udara dalam beberapa bulan terakhir. Tingginya kesadaran ini berbanding lurus dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong kendaraan listrik. Mayoritas responden menyatakan setuju jika pemerintah mempercepat adopsi EV sebagai bagian dari upaya menekan polusi udara. “Mayoritas responden menyatakan setuju pemerintah mendorong kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara, hanya sebagian kecil yang tidak setuju karena faktor kesiapan dan infrastruktur,” ujar dia. Meski demikian, tantangan tetap ada. Sebagian responden masih menilai infrastruktur kendaraan listrik belum memadai, serta aspek kepraktisan yang kalah dibandingkan kendaraan BBM, terutama dalam hal waktu pengisian energi. Di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar pada peran pemerintah untuk mempercepat transisi. Regulasi yang lebih ketat terhadap produsen kendaraan serta insentif agar harga kendaraan listrik lebih terjangkau menjadi dorongan utama. “Responden berharap pemerintah memperketat aturan kepada perusahaan kendaraan agar memproduksi lebih banyak kendaraan rendah emisi, sekaligus membuat harganya lebih terjangkau,” kata Wirdatul. Selain itu, insentif seperti keringanan pajak dan dukungan biaya energi dinilai penting agar kendaraan listrik tidak lagi dipandang sebagai kendaraan sekunder, melainkan menjadi pilihan utama masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak polusi dan persepsi positif terhadap kendaraan listrik, peluang percepatan adopsi EV di Indonesia dinilai semakin terbuka. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung di lapangan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang