Langkah pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor nampaknya kian bulat. Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan soal proyek konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Proyek tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Sehingga, Indonesia bisa lebih menghemat devisa negara. Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026), Prabowo kembali menegaskan keinginan pemerintah untuk mengonversi kendaraan konvensional yang disinergikan juga dengan proyek lainnya. Integrasi antarsektor ini dinilai krusial agar pasokan energi bagi kendaraan masa depan tetap berbasis pada prinsip ramah lingkungan. Bengkel konversi motor listrik di Solo, bisa mengajukan subsidi Rp 10 juta dari pemerintah Dalam pidatonya, Prabowo menjabarkan bahwa program elektrifikasi kendaraan ini tidak akan berdiri sendiri, melainkan bakal ditopang oleh percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari potensi alam Indonesia, salah satunya adalah sinar matahari. "Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 GW dari tenaga surya, dalam tiga tahun ini," ujar Prabowo. "Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke listrik. Insha Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa," kata Prabowo. Paket konversi motor listrik Sebelumnya, Prabowo pernah mengumumkan keinginan pemerintah untuk mengonversi hingga 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Target yang terbilang raksasa ini mencerminkan ambisi besar dalam merombak postur armada roda dua di Tanah Air secara masif dari hulu ke hilir. Langkah ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi industri otomotif dalam negeri, mengingat kesiapan rantai pasok komponen lokal dan infrastruktur pengisian daya masih memerlukan akselerasi yang cepat. Namun, komitmen kuat dari pucuk pimpinan negara diharapkan mampu memacu para pemangku kepentingan untuk segera menyelaraskan regulasi teknisnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang