- Euforia kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang dalam dua tahun terakhir tumbuh pesat diprediksi akan menghadapi perlambatan pada 2026. Berakhirnya berbagai insentif pemerintah yang selama ini menjadi pendorong utama dinilai akan menjadi tantangan besar, khususnya bagi segmen pasar kelas menengah. Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai tahun 2026 sebagai periode normalisasi yang cukup berat bagi industri EV nasional. “Tren EV di 2026 menjadi fase normalisasi EV yang keras, karena motor pertumbuhan 2024–2025 berupa insentif fiskal dan relaksasi impor berhenti, sementara daya beli dan kredit belum sepenuhnya longgar,” ujarnya melansir Tribunjabar.id (12/2/2026). Meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada di level 4,75 persen dan inflasi relatif terkendali, penurunan bunga kredit kendaraan dinilai tidak berjalan secepat yang diharapkan. Akibatnya, cicilan kendaraan listrik masih tergolong tinggi bagi konsumen massal. Situasi tersebut diperparah dengan berakhirnya skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk EV rakitan dalam negeri (CKD) dengan TKDN minimal 40 persen, serta dihentikannya relaksasi impor mobil listrik utuh (CBU) pada akhir 2025. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga jual kendaraan listrik di pasaran. “Risiko lonjakan harga EV yang sebelumnya relatif terjangkau di kisaran Rp150 juta sampai Rp400 juta sulit dihindari. Semester I 2026 sales-nya bakal cenderung melambat,” jelasnya. Perbaikan pasar diproyeksikan baru bisa terlihat pada semester kedua 2026, dengan catatan kondisi ekonomi makro membaik, kebijakan insentif baru diperjelas, serta perusahaan pembiayaan atau produsen mampu menahan dampak kenaikan harga. Jika tidak, minat beli konsumen berpotensi turun cukup signifikan. Menurutnya, kelompok kelas menengah menjadi yang paling rentan terdampak, karena daya beli mereka tergerus kenaikan biaya hidup dan beban cicilan. Di tingkat daerah, penetrasi kendaraan listrik di Jawa Barat memang menunjukkan peningkatan. Namun pertumbuhan tersebut dinilai belum merata dan lebih banyak terdorong oleh limpahan pasar dari wilayah Jabodetabek.