Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, secara tegas menginstruksikan seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) di jajaran Polda agar mengambil langkah proaktif dalam menangani pelanggaran Over Dimension and Over Loading (ODOL). “Praktik ODOL bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berdampak langsung terhadap keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain, serta mempercepat kerusakan infrastruktur,” ujar Agus, dilansir dari laman Humas Polri, Senin (2/6/2025). “Kami ingin seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN dan proyek strategis, menjadi contoh ketaatan,” kata dia. Razia Truk ODOL dilakukan di Tol Jakarta-Tangerang pada 6-8 Mei 2025 Dalam arahannya, ia meminta para Dirlantas untuk menjalin komunikasi aktif dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengelola proyek pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak lagi menggunakan rekanan kendaraan angkutan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Agus menekankan bahwa praktik ODOL bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga memiliki dampak serius terhadap keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya BUMN dan proyek strategis, untuk menjadi contoh dalam ketaatan terhadap regulasi transportasi. Sebagai langkah konkret, Kakorlantas mengarahkan beberapa strategi yang harus segera dijalankan oleh para Dirlantas di daerah. Pertama, melakukan pendataan dan audit terhadap angkutan milik rekanan BUMN dan proyek strategis guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan. Kedua, meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif bersama Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), khususnya di kawasan industri, pelabuhan, dan lokasi proyek-proyek pembangunan. Operasi penertiban truk ODOL. Ketiga, memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan memorandum of commitment antara pihak BUMN/proyek strategis dan Kepolisian agar hanya menggunakan armada transportasi yang sesuai standar. “Kami tidak melarang kegiatan ekonomi, kami hanya menolak praktik yang mengorbankan keselamatan,” ucap Agus. “Dengan dukungan penuh dari BUMN dan proyek pembangunan, visi menuju zero Over Dimension and Over Loading bukan lagi slogan, melainkan keniscayaan,” ujarnya. Razia Truk ODOL di Cipularang
+31 lainnya
