Tolok ukur keberhasilan mudik Lebaran kini dinilai perlu bergeser. Bukan lagi sekadar soal kelancaran lalu lintas di jalan tol. Tetapi sejauh mana masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, serta seberapa besar penurunan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Pandangan ini disampaikan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno, yang juga merupakan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Suasana arus lalulintas kendaraan pemudik di tol Cipali pada H-3 Lebaran 2026 (FOTO : KOMPAS.com/ Ahya Nurdin ) Ia menilai indikator keberhasilan mudik selama ini terlalu sempit. Kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalan tol, menurutnya sudah menjadi standar minimum yang seharusnya tidak lagi dijadikan ukuran utama. Ia menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang hingga kini masih menjadi fenomena dominan saat mudik. Akar masalahnya bukan semata preferensi, melainkan keterbatasan layanan angkutan umum, terutama di daerah tujuan. Sejumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan mogok operasi memarkirkan kendaraan mereka di Bundaran Simpang Lima, sementara para awak angkutan berorasi dan beraudensi di DPRD Garut, Senin (7/10/2024) Tanpa konektivitas yang memadai di titik akhir perjalanan atau last mile, pemudik merasa kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan paling praktis. Kondisi ini membuat mobil dan sepeda motor masih mendominasi perjalanan ke kampung halaman, bahkan untuk jarak jauh yang seharusnya lebih aman dan efisien ditempuh dengan transportasi massal. Di sisi lain, minimnya akses angkutan umum di daerah tujuan memaksa pemudik tetap mengandalkan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, untuk menunjang mobilitas mereka di kampung halaman. Ilustrasi penumpang bus AKAP PO SAN Lebih lanjut, Djoko juga mengkritisi survei kepuasan pemudik yang selama ini kerap menunjukkan angka tinggi. Menurutnya, hasil tersebut tidak lagi objektif karena hanya mencerminkan kelancaran lalu lintas semata, bukan kualitas sistem transportasi secara keseluruhan. “Sudah saatnya kita meninjau ulang efektivitas survei kepuasan pemudik. Survei tersebut tak lagi objektif karena hasilnya pasti tinggi, mengingat kelancaran tol kini telah menjadi standar minimum,” ujar Djoko, kepada Kompas.com (30/3/2026). Sejumlah angkutan kota (angkot) kembali melakukan aksi demonsentrasi dan mogok kerja di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kamis (12/2/2026). “Angka kepuasan ini hanyalah 'kepuasan semu' yang gagal memotret buruknya integrasi moda transportasi massal kita,” kata dia. Fakta di lapangan menunjukkan, pengembangan transportasi umum di daerah masih jauh dari ideal. Saat ini, baru 42 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mengoperasikan angkutan umum. Rinciannya terdiri dari 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten. Jumlah tersebut hanya sekitar 8 persen dari total 514 Pemda di seluruh Indonesia, yang mencakup 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Ilustrasi bus DAMRI perintis di Ponorogo, Jawa Timur. Artinya, sebagian besar daerah masih belum memiliki komitmen kuat dalam menyediakan layanan transportasi publik yang layak. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan memindahkan pemudik ke transportasi umum sangat bergantung pada pembenahan layanan di daerah. Selama mobilitas di titik tujuan masih sulit tanpa kendaraan pribadi, maka penggunaan mobil dan sepeda motor akan tetap tinggi. Sejumlah penumpang turun dari bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). Dengan demikian, transformasi sistem mudik tidak cukup hanya membangun infrastruktur jalan. Perlu ada pembenahan menyeluruh, terutama pada integrasi transportasi umum hingga ke level daerah, agar masyarakat benar-benar memiliki alternatif selain kendaraan pribadi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang