JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dinilai menjadi salah satu capaian penting Polri sepanjang 2025. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut digitalisasi penegakan hukum lalu lintas terbukti mendorong transparansi dan kepatuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Rilis Akhir Tahun 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertema “Polri Untuk Masyarakat” yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Selasa (30/12/2025). Menurut Agus, kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas kini didominasi oleh ETLE. Atas persetujuan Kapolri, sekitar 95 persen penegakan hukum dilakukan melalui sistem elektronik, sementara sisanya masih menggunakan tilang manual. “Dalam penegakan hukum lalu lintas, sekitar 95 persen sudah menggunakan ETLE. Ini merupakan lompatan transformasi digital yang sangat besar,” ujar Agus dalam keterangannya. Sejumlah motor tanpa pelat nomor terjaring Operasi Zebra di Jakarta Timur, banyak yang sengaja mencopot TNKB untuk menghindari kamera ETLE. Ia menambahkan, implementasi ETLE menunjukkan hasil yang signifikan. Dari jutaan pelanggaran yang terekam kamera, ribuan kasus telah terkonfirmasi dan diikuti pengakuan pelanggar yang bersedia membayar denda secara resmi melalui sistem perbankan. “Ketika ETLE berjalan, jutaan pelanggaran tercapture, ribuan terkonfirmasi, dan banyak pelanggar yang mengakui kesalahannya serta siap membayar denda lewat BRIVA. Ini capaian yang sangat besar,” katanya. Lebih jauh, Agus menilai keberhasilan ETLE menjadi pintu masuk menuju pelayanan kepolisian yang lebih bersih dan bebas dari praktik pungutan liar maupun diskriminasi. Transformasi digital, menurutnya, merupakan keniscayaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di tubuh Polri. “Bagaimana kita memastikan tidak ada pungli dan tidak ada diskriminasi, maka lompatan transformasi digital dan teknologi harus terus dilakukan,” ucapnya. Meski demikian, Agus mengakui bahwa secara keseluruhan pelayanan Polri masih perlu terus dibenahi. Ia menyebut adaptivitas, responsivitas, hingga penguatan transparansi dan pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah, meski sarana pendukung dan SOP telah tersedia. Di sisi lain, Agus juga menegaskan komitmen Polri untuk tampil lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, perubahan wajah Polri, termasuk Polantas, menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. “Polri harus menjadi penjaga kehidupan, pelindung hak, dan pelayan martabat masyarakat. Senyum Polri dan senyum Polantas adalah marka utama dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang