Rencana kenaikan harga BBM dinilai berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak diimbangi dengan solusi transportasi yang terjangkau. Akademisi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar pemerintah segera memperkuat angkutan umum sebagai langkah antisipasi. “Modernisasi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan wujud pemenuhan kewajiban negara sekaligus investasi strategis jangka panjang,” ujar Djoko, kepada Kompas.com, Minggu (3/5/2026). Peluncuran bus buy the service (BTS) Trans Banyumas di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (5/11/2021). Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk pengadaan transportasi umum modern di 200 kota melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) atau program subsidi seperti Buy The Service (BTS). Dengan pendekatan insentif ini, masyarakat dari kota kecil hingga besar bisa memiliki akses ke layanan transportasi publik yang layak dan terjangkau sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan. Ia menilai, langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan subsidi kendaraan pribadi, seperti motor listrik, yang membutuhkan anggaran lebih besar namun manfaatnya terbatas. Kondisi dalam Biskita, angkutan umum perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) yang mulai beroperasi pada Minggu (3/3/2024). Biskita terintegrasi dengan moda transportasi umum LRT Jabodebek Bekasi Barat. “Langkah ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menjamin mobilitas warga yang lebih berkeadilan,” kata Djoko. Dengan Rp 10 triliun, layanan transportasi bahkan bisa digratiskan bagi pelajar, mahasiswa, dan buruh, sehingga berfungsi sebagai bantalan ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak. Djoko juga menyoroti bahwa skema serupa sebenarnya sudah terbukti berjalan di beberapa daerah. Di Kabupaten Magelang, misalnya, pemerintah daerah mampu mengoperasikan angkutan pedesaan gratis bagi pelajar dengan memanfaatkan sebagian dana pajak kendaraan bermotor. Bus listrik KaBogor memasuki terminal Bojonggede, Rabu (8/4/2026) Program ini tidak hanya membantu akses pendidikan, tetapi juga menjaga keberlangsungan operator angkutan lokal. Dari sisi manfaat, penguatan angkutan umum dinilai memiliki efek berlipat. Selain menjadi jaring pengaman ekonomi, kebijakan ini juga dapat menekan potensi protes masyarakat, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya bagi pelajar. Bahkan, dengan sistem yang terintegrasi dan modern, transportasi publik bisa mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Presiden Prabowo Subianto tampak menaiki bus listrik TransJakarta menjelang peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Pada akhirnya, Djoko menekankan bahwa anggaran Rp 10 triliun untuk transportasi umum bukan sekadar belanja negara, melainkan investasi jangka panjang. Dengan menyediakan layanan mobilitas yang aman, terjangkau, dan inklusif, pemerintah tidak hanya meredam dampak kenaikan BBM, tetapi juga membangun sistem transportasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+20 lainnya
