Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keputusan mengenai rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya. “Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik,” ujar Pramono, dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta (5/11/2025). Warga rela tarif Transjakarta naik dibanding rute Blok M-Kota dihapuskan. Ia menegaskan bahwa hasil kajian belum tentu berujung pada perubahan tarif, sehingga masyarakat diimbau untuk menunggu keputusan resmi. Pramono menjelaskan, beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI saat ini cukup besar, dengan nilai Rp 9.700 per tiket. “Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” ucap Pramono. Ilustrasi unit bus Transjakarta. Selain soal tarif, Pramono juga menyoroti kualitas layanan dan sistem pembayaran Transjakarta. Ia meminta jajaran PT Transjakarta segera memperbaiki sistem tap-in dan tap-out yang kerap bermasalah. “Untuk Transjakarta, saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama. Tapping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik dan untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran Transjakarta untuk memperbaiki supaya itu tidak terulang kembali, termasuk MRT, bukan hanya Transjakarta,” katanya. Pramono menegaskan, peningkatan layanan dan efisiensi subsidi menjadi prioritas utama Pemprov DKI dalam mengelola transportasi publik di Ibu Kota. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.