Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Baru saja Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 11 Tahun 2026 yang telah diundangkan April 2026. Aturan itu mengubah status kendaraan bermotor (mobil dan motor) listrik berbasis baterai atau KBL (Kendaraan Berbasis Listrik), yang kini tidak lagi otomatis bebas pajak (0 rupiah atau free). Menariknya respons peraturan tersebut sudah diwacanakan oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten akan ada kenaikan pajak sampai 25%. Eh, delalah hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak khusus kendaraan bermotor berbasis baterai. Aturan terbaru ini jelas bertolak belakang dengan aturan sebelumnya.Alasannya, kebijakan ini diberikan di tengah upaya efisiensi bahan bakar, penciptaan energi bersih dan mendorong perbaikan kualitas udara.Contoh pajak mobil listrikKebijakan Mendagri tersebut tertulis dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BBNKB KBL)."Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB KBL (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik) Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai," tulis Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada Rabu (22/4/2026) tersebut.Berdasarkan beleid, pemberian insentif tersebut menindaklanjuti peraturan menteri dalam negeri nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat."Serta dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan," katanya.Mobil listrik Wuling EksionAdapun pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun pembuatan 2026 dan sebelumnya.Pemberian insentif pun mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang menyebabkan instabilitas ketersediaan dan harga energi (minyak dan gas), sehingga berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri.Dalam pelaksanaannya, Mendagri meminta Gubernur juga melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026.Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, sekaligus tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.Nah loh!
+50 lainnya
