Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional berbasis komoditas lokal. Salah satu fokus utamanya adalah akselerasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) alias biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). "Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu sejak saya belum dilantik jadi Presiden. Kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan, harus swasembada pangan, harus swasembada energi, tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan," ujar Presiden RI Prabowo Subianto, saat peluncuran Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Menariknya, Prabowo sempat mengungkapkan obsesinya untuk langsung melompat ke target yang lebih ekstrem, yakni B100 atau penggunaan 100 persen bahan bakar nabati. Langkah agresif ini awalnya dinilai sebagai jalan pintas terbaik demi memutus ketergantungan total dari pasokan minyak fosil mentah luar negeri. Peluncuran Biodiesel B50 Namun, implementasi di lapangan nyatanya membutuhkan pertimbangan yang komprehensif. Berdasarkan kajian teknis dan kalkulasi ekonomi dari para pembantunya, formula campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen minyak solar (B50) rupanya sudah lebih dari cukup untuk menyetop keran impor. Hasil Kajian Teknis dan Ekonomis Aspek teknis kendaraan menjadi salah satu poin krusial yang dihitung secara matang. Pasalnya, peningkatan kadar campuran biodiesel pada mesin diesel konvensional memerlukan penyesuaian khusus, mulai dari sistem filtrasi hingga efek jangka panjang terhadap ruang bakar. Melalui formulasi B50, titik temu antara kesiapan industri hulu (suplai sawit) dan kesiapan hilir (performa mesin kendaraan di masyarakat) dinilai berada pada level yang paling optimal untuk saat ini. Biodiesel B50 "B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, 'Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri.' Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa," kata Prabowo. Dampak ekonomi dari penerapan kebijakan ini diproyeksikan bakal membawa angin segar bagi postur APBN. Dengan tidak adanya lagi impor solar, Indonesia diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
