Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Sukses mengawal program biodiesel berbasis kelapa sawit hingga tahap B50, fokus berikutnya kini diarahkan pada pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberhasilan program biodiesel akan menjadi cetak biru (blueprint) bagi implementasi mandatori bioetanol di Tanah Air. Pemerintah bahkan telah menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk memulai kebijakan tersebut. "Dengan keberhasilan B50 maka kita mau copy, mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027," ujar Bahlil, saat Peluncuran B50, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (24/10/2025), Menteri ESDM Bahlil mengatakan akan memberikan insentif perusahaan pabrik etanol untuk menyukseskan mandatori program E10 2027, ciptakan lapangan kerja dan kurangi impor BBM. Strategi Bertahap Seperti Biodiesel Sama seperti perjalanan panjang biodiesel yang dimulai dari persentase rendah sebelum akhirnya mencapai B50, penerapan mandatori bioetanol pada kendaraan berbahan bakar bensin (bensin/gasoline) juga akan mengadopsi pendekatan bertahap. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan dari sisi hulu, terutama pasokan bahan baku, sekaligus kesiapan dari sisi hilir, termasuk infrastruktur distribusi dan kompatibilitas mesin kendaraan masyarakat. "Tahap pertama 10 persen sampai dengan 20 persen. Sehingga, etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel," kata Bahlil. Toyota pamerkan Avanza dengan bahan bakar bioetanol di GIIAS 2025 Dengan target awal berkisar antara E10 hingga E20, pemerintah optimistis industri otomotif nasional dapat beradaptasi dengan cepat tanpa memerlukan modifikasi mesin yang masif dari konsumen. Berbeda dengan biodiesel yang mayoritas mengandalkan Crude Palm Oil (CPO) dari kelapa sawit, pengembangan bioetanol di Indonesia dirancang untuk lebih fleksibel dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati lokal. Keanekaragaman komoditas ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi secara beriringan. Ilustrasi nozzle BBM Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina. Benarkah kecepatan nozzle memengaruhi takaran BBM? Untuk merealisasikannya, pemerintah tidak akan bergerak sendiri. Sinergi antara badan pengelola investasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor privat menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem bioetanol yang kokoh dari hulu ke hilir. "Jadi, tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik Danantara, maupun Pertamina, dan swasta yang lain," ujarnya. Melalui keterlibatan Danantara sebagai superholding investasi baru bersama Pertamina dan pelaku usaha swasta, diharapkan investasi pada pabrik pengolahan bioetanol (distillery) dan perluasan lahan komoditas ramah energi dapat terakselerasi sebelum kewajiban mandatori resmi berjalan pada tahun 2027.
