PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka peluang untuk swasta dalam program hak penamaan (naming rights) di halte bus Transjakarta. Langkah ini sebagai dukungan terhadap pengembangan transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Jakarta. Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan, pentingnya kolaborasi multisektor dalam membangun transportasi kota. “Kami secara tulus memandang bahwa Transjakarta adalah sebuah platform kolaborasi terbuka. Transjakarta bukan sekadar penyedia bus, melainkan wadah di mana sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat bisa bersinergi demi kemajuan kota," ujar Yuza dikutip dari keterangan resmi, Senin (13/4/2026). Daftar Halte Transjakarta yang Sudah Punya Naming Rights Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan penataan Jalan HR Rasuna Said dan penamaan Halte Transjakarta Setiabudi Integrasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (21/6). Selain meresmikan penataan Jalan HR Rasuna Said yang selesai tepat waktu, Pramono juga meresmikan penamaan Halte Gedung KPK menjadi Halte Setiabudi Integritas sebagai simbol penguatan budaya antikorupsi dan integritas di ruang publik strategis. Saat ini sudah ada delapan halte bus Transjakarta yang punya naming rights. Artinya ada delapan halte dengan hak penamaan yang merupakan kerja sama antara Transjakarta dengan swasta. halte tersebut adalah Bundaran HI Astra, Senayan Bank DKI, Widya Chandra Telkomsel, Cawang Sentral 1 Polypaint, Petukangan D’MASIV, Senen Toyota Rangga, Setiabudi Integritas dan yang paling baru adalah Halte Swadarma ParagonCorp. Halte Swadarma ParagonCorp sendiri merupakan salah satu titik krusial yang melayani mobilisasi padat masyarakat di koridor layang. Halte ini melayani pelanggan untuk Koridor 13 (Ciledug - Tegal Mampang), Rute 13B (Puri Beta - Pancoran), serta Rute 13E (Puri Beta 2 - Flyover Kuningan). Melalui wajah baru dan fasilitas yang lebih lengkap, diharapkan integrasi layanan di rute-rute tersebut dapat berjalan kian optimal. Alasan adanya Naming Rights Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan terus mendorong skema creative financing dalam membangun Jakarta, sehingga tidak hanya mengandalkan APBD. Karena itu, Pramono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas publik. "Mudah-mudahan bentuk kerja sama yang seperti ini menggambarkan bahwa Jakarta ini tidak bisa dibangun sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kita melakukan creative financing bekerja sama dengan swasta," ujar Pramono pada keterangan resminya.
