Wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 hingga Rp 7.000 memunculkan perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai dapat memperkuat keuangan daerah dan meningkatkan kualitas layanan. Namun di sisi lain, kenaikan tarif juga berpotensi membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi umum. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pembahasan tarif Transjakarta saat ini tidak lagi sekadar soal angka, melainkan menyangkut keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Pilihan bus TransJakarta menuju Taman Bendera Pusaka cukup beragam. Kamu bisa turun di pemberhentian RS Pusat Pertamina 2. “Wacana penyesuaian tarif Transjakarta bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang hitam-putih,” kata Djoko yang merupakan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kepada Kompas.com (7/6/2026). “Sebagai instrumen vital dalam ekosistem makro perkotaan, reformasi tarif ini menuntut titik temu yang presisi antara penyehatan postur fiskal daerah dan jaminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata dia. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberikan subsidi besar untuk transportasi umum. Pada APBD 2026, total subsidi transportasi mencapai Rp 4,77 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Transjakarta sebesar Rp 3,75 triliun. Kemacetan parah di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di area depan Halte Transjakarta Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat menjelang buka puasa pertama pada Kamis (19/2/2026) Angka tersebut menunjukkan komitmen besar pemerintah daerah dalam menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat. Meski demikian, tarif Transjakarta yang bertahan di angka Rp 3.500 sejak 2005 dinilai sudah sangat murah jika dibandingkan dengan kualitas layanan, jaringan koridor, integrasi antarmoda, dan cakupan wilayah yang terus berkembang. Kenaikan Tarif Bisa Perkuat Layanan Menurut Djoko, salah satu keuntungan terbesar dari kenaikan tarif adalah berkurangnya beban subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Saat ini, nilai subsidi per tiket yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta disebut telah menembus lebih dari Rp 9.000 per penumpang. Dengan tarif yang lebih tinggi, selisih biaya operasional dan pendapatan tiket atau cost recovery gap dapat diperkecil. Dampaknya, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai program prioritas lainnya. Selain itu, tambahan pendapatan juga dapat digunakan untuk mendukung investasi jangka panjang Transjakarta. Misalnya mempercepat pengadaan armada bus listrik, memperbarui armada yang sudah tua, serta meningkatkan fasilitas halte dan integrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Djoko juga menilai kenaikan tarif dapat membantu meningkatkan kualitas operasional layanan. Dana tambahan berpotensi digunakan untuk menambah frekuensi perjalanan bus, mengurangi waktu tunggu penumpang, serta memperbaiki fasilitas pendukung yang selama ini masih menjadi keluhan pengguna. Masyarkat memanfaatkan tarif Rp 1 untuk transportasi, salah satunta di Halte TransJakarta Terminal Kampung Rambutan, Jumat (24/4/2026). Risiko Bebani Masyarakat dan Kembalikan Pengguna ke Motor Di balik berbagai keuntungan tersebut, kenaikan tarif juga memiliki sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Kenaikan tarif sebesar Rp 1.500 hingga Rp 3.500 per perjalanan dinilai dapat langsung mengurangi sisa pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan program tarif Rp 0 bagi kelompok tertentu seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta menjadi sangat penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kondisi lalu lintas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang kerap padat akibat bus Transjakarta parkir di pinggir jalan. Risiko lainnya adalah kemungkinan peralihan pengguna kembali ke kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Menurut Djoko, hal itu bisa terjadi apabila kenaikan tarif tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata. “Keberhasilan transisi ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar efisiensi anggaran atau pendapatan tiket yang diraih,” ucap Djoko. “Melainkan dari konsistensi pemerintah dalam menjamin jaring pengaman sosial, seperti perluasan efektivitas tarif Rp 0 bagi kelompok rentan, serta pembuktian riil atas peningkatan kualitas operasional di jalan raya,” ujar dia. Bus listrik baru DAMRI pakai sasis buatan PT VKTR dan bodi Karoseri Laksana Jika masyarakat merasa harus membayar lebih mahal tanpa mendapatkan layanan yang lebih baik, mereka berpotensi meninggalkan transportasi umum. Dampaknya bukan hanya pada penurunan jumlah penumpang, tetapi juga bertambahnya kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Tantangan serupa juga muncul pada layanan Transjabodetabek. Kenaikan tarif harus diimbangi dengan skema integrasi yang tepat agar para komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tetap memiliki insentif untuk menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. “Hanya dengan komitmen tersebut, modernisasi transportasi Jakarta dapat melangkah maju tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat dan mengusik keberlanjutan lingkungan,” kata Djoko. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
