- Wacana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000 hingga Rp 7.000 memicu perdebatan. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat keuangan daerah dan mendukung peningkatan layanan, namun juga berisiko menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada transportasi umum. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan kalau pembahasan tarif Transjakarta tidak hanya soal angka, tapi juga menyangkut keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan keadilan sosial. “Wacana penyesuaian tarif Transjakarta bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang hitam-putih,” kata Djoko, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menukil Kompas.com (7/6/2026). “Sebagai instrumen vital dalam ekosistem makro perkotaan, reformasi tarif ini menuntut titik temu yang presisi antara penyehatan postur fiskal daerah dan jaminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menggelontorkan subsidi besar untuk transportasi umum. Dalam APBD 2026, total subsidi transportasi mencapai Rp 4,77 triliun, dengan Rp 3,75 triliun di antaranya dialokasikan untuk Transjakarta. Menurut Djoko, penyesuaian tarif dapat mengurangi beban subsidi yang kini mencapai lebih dari Rp 9.000 per penumpang. Dengan begitu, selisih antara biaya operasional dan pendapatan tiket bisa ditekan, sekaligus memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program lain.
+11 lainnya
