Hingga saat ini, masyarakat Jakarta terus menghadapi realita kemacetan yang tidak kunjung mereda. Meskipun kini sudah banyak pilihan transportasi, kemacetan tetap mewarnai lalu lintas jalan. Hal ini tentunya semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga. Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), mengatakan bahwa pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi melalui Transport Demand Management (TDM) menjadi kunci pemecahan masalah kemacetan di Jakarta. Kemacetan di Jalan Gatot Subroto usai hujan mengguyur wilayah Jakarta pada Selasa (18/11/2025) sore "Tarif parkir di pusat kota Jakarta masih terlalu murah untuk ukuran metropolitan. Lalu, kawasan Rendah Emisi (KRE) baru berjalan terbatas dan belum menjadi instrumen pengendalian penggunaan kendaraan yang efektif, sementara Electronic Road Pricing (ERP) terus tertunda meski telah dibahas lebih dari satu dekade," katanya, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (12/12/2025). Gonggom juga menyampaikan bahwa kebijakan Ganjil Genap memang masih tersedia, namun memiliki efektivitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan tersebut hanya menggeser waktu perjalanan dan bahkan memiliki efek rebound, di mana banyak rumah tangga yang malah membeli mobil atau motor baru dengan pelat berbeda. Oleh karena itu, menurutnya, tanpa TDM yang kuat seperti ERP dan KRE, kota-kota akan terus terjebak dalam siklus yang melelahkan. TDM mampu mengatur perilaku pengguna kendaraan dengan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan. "Siklus yang melelahkan adalah menambah angkutan umum, kemacetan tetap ada, orang tetap memilih kendaraan pribadi, emisi dan polusi tetap tinggi, serta penurunan kualitas layanan transportasi publik, utamanya bus," katanya. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang