Ilustrasi pameran mobil. “Kalau harga mobil Rp100 juta, sekitar Rp40 juta itu masuk ke pemerintah dalam bentuk pajak,” ujar Ketua 1 Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto di Jakarta belum lama ini.Ia menjelaskan, beban pajak yang menempel pada mobil cukup berlapis. Saat ini, pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berada di angka 12 persen. Di sisi lain, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil konvensional masih dikenakan dengan tarif paling rendah 15 persen. Belum lagi pajak daerah seperti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang mencapai 12,5 persen dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 2,5 persen.“Kalau dijumlahkan, sudah mendekati 40 persen. Jadi wajar harga mobil terasa mahal,” katanya. Menurut dia, tingginya pungutan ini memang membantu pemasukan negara dan daerah, tetapi berimbas pada keterjangkauan harga bagi masyarakat. “Kita perlu sadar bahwa pemerintah pusat dan daerah juga butuh dana untuk pembangunan. Namun kalau ingin harga mobil turun, ya harus dilihat kembali komposisi pajak itu,” tuturnya. Sebagai perbandingan, Gaikindo menyinggung kebijakan insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) yang pernah diberlakukan pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, harga mobil langsung turun signifikan, dan terbukti mendorong peningkatan penjualan. Bahkan, penerimaan pajak pusat maupun daerah juga ikut meningkat karena volume penjualan melonjak.“Bukan berarti tarif diturunkan lalu penerimaan negara turun. Justru waktu Covid itu terbukti sebaliknya. Dengan harga lebih terjangkau, lebih banyak mobil terjual, dan penerimaan pajak malah naik,” ujarnya.Gaikindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali stimulus serupa, khususnya untuk menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi global yang masih lemah. Penjualan mobil nasional tahun ini tercatat turun sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu.“Intinya, pasar butuh harga yang realistis agar konsumen tetap mau membeli. Pajak yang terlalu tinggi pada akhirnya membuat penjualan sulit tumbuh,” katanya.
+66 lainnya
