Rencana pemerintah menata ulang penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mempertimbangkan opsi kendaraan yang lebih hemat, yakni sepeda motor listrik. Pembahasan penataan Pertalite kembali mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, belum lama ini. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan akses Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu, termasuk kelompok pengeluaran desil 9 dan 10, yang rencananya diterapkan bertahap. Motor listrik Sunra Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai momentum ini bisa dimanfaatkan lebih luas, bukan sekadar soal siapa yang berhak menerima subsidi. Potensi Penghematan hingga Triliunan Rupiah Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat populasi sepeda motor di Indonesia telah mencapai sekitar 139,45 juta unit. Skala sebesar itu membuat peralihan sebagian kendaraan roda dua ke motor listrik berpotensi berdampak signifikan terhadap konsumsi energi nasional. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, semakin efisien kendaraan yang dimiliki masyarakat, semakin berkurang pula ketergantungan terhadap BBM. "Sepeda motor listrik semakin relevan karena biaya operasionalnya lebih rendah dan pilihan produknya semakin beragam," kata Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/8/2026). Kementerian ESDM pada 2022 pernah memperkirakan, penggunaan 900 ribu motor listrik dapat memangkas konsumsi BBM sekitar 320 juta liter per tahun dan menekan kompensasi Pertalite sekitar Rp 480 miliar per tahun. Adapun bagi pengguna, penghematan biaya BBM diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp2,68 juta per tahun per unit. Bila dihitung berdasarkan rasio yang sama, setiap satu juta motor yang beralih ke listrik setara dengan potensi pengurangan konsumsi BBM sekitar 356 juta liter per tahun. Artinya, peralihan 5 juta unit berpotensi memangkas kebutuhan BBM sekitar 1,78 miliar liter per tahun, sementara 10 juta unit bisa mencapai sekitar 3,56 miliar liter per tahun. Aismoli menegaskan, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan rasio perhitungan Kementerian ESDM, dan realisasinya bergantung pada pola penggunaan kendaraan serta jenis BBM yang sebelumnya dipakai. ALVA Resmikan ALVA Studio Indy Bintaro, Punya 21 Colokan Cas Bukan Sekadar Soal Kebijakan BBM Meski demikian, Budi mengingatkan bahwa perubahan kebijakan BBM saja tidak cukup untuk mendorong masyarakat beralih. Menurutnya, masyarakat butuh alasan konkret seperti produk yang berkualitas, aman, ekonomis, dan mudah digunakan. Sejumlah pekerjaan rumah yang disorot Aismoli antara lain harga yang makin terjangkau, ketersediaan suku cadang, jaringan layanan purnajual, infrastruktur pengisian maupun penukaran baterai, hingga perlindungan konsumen. Penguatan industri juga dinilai perlu melibatkan seluruh pelaku usaha, mulai dari produsen kendaraan dan baterai, industri komponen, bengkel, jaringan distribusi, sampai penyedia infrastruktur. Subsidi dan Elektrifikasi Dinilai Bisa Berjalan Beriringan Budi memandang penataan subsidi BBM dan percepatan adopsi kendaraan listrik sejatinya bisa saling melengkapi. Subsidi dapat lebih diarahkan ke masyarakat yang membutuhkan, sementara konsumen yang mampu dan siap beralih mendapat pilihan mobilitas yang lebih efisien. "Yang ingin kita bangun bukan sekadar lebih banyak motor listrik di jalan. Kita ingin masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin ekonomis sekaligus membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap BBM," ujar Budi.
