- Ibarat mati suri, sistem jalan berbayar di Jakarta kini kembali disenggol-senggol. Yakni oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang punya rencana dengan sistem electronic road pricing (ERP) tersebut. Ia menargetkan sistem ERP bisa menjadi sumber pendapatan yang akan dikelola untuk subsidi transportasi umum. "Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan pendapatan Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi dimana saja," kata Pramono di Pasaraya Blok M Jakarta, (24/4/25) menukil Kompas.com. Pramono mengatakan, nantinya tak hanya warga Jakarta yang bisa merasakan subsidi dari penerapan ERP tersebut, tetapi juga warga di daerah penyangga. Menurut Pramono, penerapan ERP bertujuan agar masyarakat enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga bisa mengurangi kemacetan. Adapun ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu. Pramono mengaku saat ini masih mengkaji subsidi bagi 15 golongan yang akan dibebaskan menaiki transportasi umum, salah satunya Transjabodetabek. "Saya sudah mengatakan bahwa ada 15 golongan yang akan kami bebaskan, tidak hanya Transjakarta tapi juga Transjabodetabek," ujarnya. Agar layanan gratis ini terealisasi, Pemprov Jakarta menyatakan masih menyiapkan sistem subsidi. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, angka kemacetan Jakarta pada 2024 menurun karena banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum. Berdasarkan rilis TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta pada 2024 membaik sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tingkat kemacetan tercatat sebesar 53 persen.
+2 lainnya
