- Wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali muncul. Ini setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kalau pendapatan ERP bisa dikelola untuk subsidi transportasi umum. “Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan pendapatan Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi dimana saja,” ujar Pramono, dalam sambutannya pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, Kamis (24/4/2025). Pramono melanjutkan, penerapan ERP bertujuan supaya masyarakat enggan membawa kendaraan pribadi masuk ke tengah kota sehingga bisa mengurangi kemacetan. Saat ini pihaknya masih mengkaji subsidi bagi 15 golongan yang akan dibebaskan menaiki transportasi umum, salah satunya Transjabodetabek. "Saya sudah mengatakan bahwa ada 15 golongan yang akan kami bebaskan, tidak hanya Transjakarta tapi juga Transjabodetabek," ujarnya dilansir dari Kompas.com. Sebagai informasi, ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu. Adapun sistem ERP sendiri, tercantum dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE). Pada beleid-nya, ERP direncanakan akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Usulan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000 hingga Rp 19.000. Secara rinci, kendaraan yang dikecualikan terkan ERP yaitu sepeda listrik, kendaraan bermotor umum pelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri kecuali selain berpelat hitam. Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing, kendaraan ambulans, kendaraan jenazah dan pemadam kebakaran.
+9 lainnya
