- Penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) sudah sejak lama digaungkan. Namun nyatanya sampai saat ini wacana tersebut masih belum nampak penerapannya seperti terbengkalai. Aturan mengenai ERP sudah dibentuk pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Pada Raperda tersebut juga sudah diusulkan mengenai kawasan, jam operasional, tarif, hingga dendanya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Taufik Zoelkifli, mengatakan, pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, Raperda tentang ERP sudah mau ditandatangani. Tapi, kemudian banyak sekali protes dan demo ke Balai Kota hingga DPRD. Selain itu, ada juga alasan lainnya yang membuat implementasi soal ERP ini kerap tertunda, yakni alasan politik. "Secara politik, kalau di legislatif kan setiap 5 tahun, kita ganti orang, juga gubernurnya," ujar Taufik, dalam diskusi pada acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, di Jakarta, belum lama ini. "Jadi, misalkan kita membahas ERP. Anggota yang baru akan reset lagi, dulu seperti apa ya pembahasannya. Nah, yang memang kendala dari kita," kata Taufik.
+8 lainnya
