Pasar kendaraan komersial kembali mengalami tekanan berat pada 2025. Hingga Oktober, penjualan yang tercatat oleh Gaikindo turun sekitar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini sekaligus memperpanjang tren negatif yang berlangsung sejak 2022, menunjukkan belum adanya sinyal pemulihan yang kuat di sektor kendaraan niaga. Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Aji Jaya, mengakui bahwa situasinya semakin menantang. “Dari tahun 2022 ke 2023 turun, 2023–2024 turun, 2024 ke 2025 turun. Kalau tidak ada aksi apa-apa, ya mungkin bisa turun lagi ke depannya,” ujarnya di Surabaya, Rabu (10/12/2025). Penurunan berlapis ini membuat industri berharap adanya intervensi pemerintah untuk menstimulasi permintaan kendaraan komersial. Menurut Aji, sejumlah sektor kunci memang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Pertambangan melemah akibat tekanan global dan geopolitik, sementara beberapa proyek infrastruktur pemerintah berjalan tidak optimal karena keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berdampak langsung pada minat pengusaha untuk berinvestasi dalam kendaraan komersial. “Kalau beberapa sektor tahun ini tidak bagus dan kondisinya sama saja di tahun depan, ya mungkin kondisi komersial sama saja. Masih challenging,” katanya. Kunjungan ke pabrik Mitsubishi Fuso ungkap proses perakitan truk presisi dengan sistem modern dan tenaga kerja lokal terampil. Hal lain yang menjadi sorotan adalah sulitnya pembiayaan dari lembaga leasing. Banyak perusahaan pembiayaan kini lebih ketat dalam memberikan dukungan karena tingginya rasio kredit macet, terutama dari sektor batu bara dan komoditas lain yang tengah melemah. “Konsumen untuk mendapatkan dukungan finansial dari leasing itu tidak gampang. Mereka juga hati-hati karena performa mereka tidak bagus,” kata Aji. Di sisi regulasi, KTB menilai pemerintah belum memiliki langkah konkret untuk menata kembali pasar komersial. Salah satu isu yang mencuat adalah masuknya truk-truk China yang beroperasi di sektor pertambangan namun tidak tercatat di Gaikindo, sehingga tidak melalui prosedur pengujian dan sertifikasi standar yang sama dengan APM resmi. Aji menegaskan bahwa industri sudah berulang kali menyuarakan masalah ini. “Kita ini sudah beberapa kali ketemu kementerian dan asosiasi untuk membantu menyuarakan keluhan kita. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah konkret dari pemerintah,” ucapnya. Ketiadaan regulasi yang tegas, terutama terkait standar emisi dan uji tipe, membuat kompetisi dianggap tidak berjalan adil. Truk-truk baru itu disebut masih menggunakan spesifikasi Euro 2 atau Euro 3, sementara APM resmi diwajibkan menggunakan Euro 4 dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Selain tidak sehat bagi industri, Aji menilai hal ini berpotensi membahayakan keselamatan karena tidak adanya verifikasi teknis. Aji menambahkan bahwa prospek 2026 akan sangat bergantung pada proyek strategis pemerintah. Fasilitas perakitan Mitsubishi Fuso di PT. Krama Yudha Ratu Motor (KRM) dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing (MKM). Jika pemerintah mulai mengeksekusi proyek-proyek besar, permintaan kendaraan komersial bisa bangkit. Namun, tanpa belanja negara yang cukup, Fuso memprediksi pasar hanya bergerak datar. “Yang penting pemerintahnya belanja,” katanya. Dengan penurunan tiga tahun berturut-turut dan tekanan kompetisi yang tidak seimbang, pelaku industri berharap pemerintah segera hadir dengan kebijakan yang bisa memperbaiki ekosistem kendaraan komersial. Tanpa langkah cepat, tekanan pasar berpotensi terus berlanjut dan menghambat peran sektor komersial sebagai tulang punggung logistik dan distribusi nasional. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang