Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, subsidi bahan bakar di Indonesia belum tepat sasaran. Bahkan, 63 persen pembeli Pertalite justru berasal dari kalangan mampu!Hal tersebut disampaikan langsung Andry Setyo Nugroho selaku Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF. Dia berharap, pemerintah bisa memastikan, BBM subsidi memang dipakai konsumen dari kalangan menengah ke bawah. "Berdasarkan kajian INDEF, sekitar 63 persen dari orang yang konsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry Setyo saat menyampaikan materi di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4)."Jadi pekerjaan rumah dari pemberian subsidi ini adalah bagaimana kita bisa menargetkan masyarakat yang membutuhkan ketimbang masyarakat menengah atas," tambahnya.Berkaca dari teori ekonomi dasar, kata Andry, jika subsidi diberikan ke komoditas, maka ada potensi disalahgunakan kelompok tertentu. Bukti paling nyata adalah pembeli Pertalite barusan. Ketimbang memberikan bantuan ke komoditas, dia lebih setuju jika dialihkan ke individu."Ke depannya, subsidi harus lebih tepat sasaran, bukan ke komoditasnya, tapi ke individunya. Jadi individu yang dalam hal ini masyarakat tak mampu berhak juga mengonsumsi produk-produk BBM yang sama," tuturnya.Menurut data yang dibagikan INDEF, realisasi subsidi dan kompensasi BBM selama 2024 mencapai Rp 138 triliun. Nominal tersebut sebenarnya turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 148 triliun. Sementara impor BBM jenis bensin dan Solar menelan anggaran US$ 21,5 miliar sepanjang 2024.Andry menegaskan, krisis geopolitik global berpeluang melambungkan beban subsidi BBM di Indonesia. Bahkan, dia dan timnya di INDEF telah melakukan hitung-hitungan terkait besaran dampaknya."Kita melihat dengan kalkulasi kami, beban fiskal Pertalite saja bisa meningkat 380 persen ketika krisis geopolitik terjadi. Dan in term of total dari subsidi dan kompensasi bisa meningkat 50 persen dari kondisi normal," kata dia.
+1 lainnya
