Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka peluang menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite di Indonesia. Rencana itu merupakan dampak dari melonjaknya harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah.Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut menjadi pilihan terakhir seandainya kenaikkan harga minyak dunia terus berlanjut di masa depan. Sebab, jika tetap dipaksakan, akan melampaui kapasitas APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). "Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM," kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip dari Antaranews, Sabtu (7/3).[Gambas:Youtube]Meski demikian, dia menegaskan, kenaikan harga BBM subsidi tak akan dilakukan buru-buru. Keputusan itu baru akan diambil jika APBN sudah tak mampu mengimbangi tekanan harga minyak dunia.Menurut Purbaya, hasil perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) bila harga minyak bertahan pada level US$ 92 per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal harga BBM subsidi naik. Foto: Amanda Christabel/detikcomLebih lanjut, Purbaya mengatakan, Indonesia pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang lebih besar sebelumnya, dengan rekor harga minyak mencapai sekitar US$ 150 per barel. Ketika itu, ekonomi nasional tetap mampu bertahan melalui tekanan tersebut."Kita dulu pernah melewati keadaan dimana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman," tuturnya.Sebagai catatan, harga minyak dunia melonjak akibat konflik Timur Tengah yang disebabkan perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Brent naik 4,93 persen ke US$ 85,41 per barel, sementara US WTI melonjak 8,51 persen ke US$ 81,01 per barel.