Wacana pengetatan distribusi BBM subsidi kembali mencuat seiring mulai hilangnya Pertalite di sejumlah SPBU tertentu di kawasan perkotaan. Di tengah situasi itu, kebijakan penghapusan barcode untuk pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang dinilai tidak sesuai kriteria diperkirakan dapat mengubah kebiasaan konsumen dalam memilih bahan bakar. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan barcode atau sistem digital menjadi alat pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun di lapangan, masih banyak kendaraan pribadi dengan spesifikasi mesin modern yang tetap menggunakan Pertalite karena pertimbangan harga lebih murah. Guru Besar ITB, Tri Yuswidjajanto, menilai kebijakan pengawasan distribusi BBM yang makin ketat pada akhirnya akan “memaksa” masyarakat menggunakan bahan bakar sesuai rekomendasi pabrikan kendaraan. Menurut dia, langkah tersebut sebenarnya sejalan dengan upaya pemerintah menekan polusi udara dan memperbaiki kualitas emisi kendaraan di Indonesia. “Seharusnya masyarakat menggunakan BBM sesuai rekomendasi pembuat kendaraan agar emisi gas buangnya sesuai dengan hasil uji tipe dan regulasi yang berlaku,” ujar Tri kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2026). Ia menjelaskan, Pertalite pada dasarnya memang tidak dirancang untuk mayoritas kendaraan modern yang kini sudah mengikuti standar emisi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 pada sepeda motor baru. Karena itu, penggunaan BBM dengan oktan lebih tinggi seperti Pertamax dianggap lebih sesuai untuk menjaga proses pembakaran tetap optimal sekaligus menekan emisi gas buang. Selama ini, selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi membuat banyak konsumen tetap memilih Pertalite meskipun spesifikasi kendaraannya sebenarnya membutuhkan bahan bakar dengan nilai oktan lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai menciptakan kebiasaan konsumsi yang sulit diubah karena faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama masyarakat. Kenaikan harga BBM Non-subsidi tapi Tahan Pertamax dan Pertalite Namun ketika akses terhadap BBM subsidi mulai dibatasi melalui barcode, digitalisasi pembelian, hingga pengurangan distribusi di SPBU tertentu, pola konsumsi masyarakat diperkirakan ikut berubah secara perlahan. Bukan hanya karena keterpaksaan, tetapi juga akibat semakin sempitnya pilihan bagi kendaraan yang tidak lagi memenuhi syarat menggunakan BBM subsidi. Di sisi lain, pengetatan distribusi ini berpotensi memunculkan konsekuensi baru bagi masyarakat pengguna kendaraan harian. Bagi pemilik motor dan mobil dengan mobilitas tinggi, peralihan dari Pertalite ke Pertamax tentu akan meningkatkan biaya operasional bulanan. Apalagi selisih harga keduanya masih cukup jauh bagi sebagian konsumen. Meski demikian, Tri menilai subsidi energi memang semestinya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan melekat pada produknya. “Subsidi seharusnya melekat pada orang, bukan pada barang,” kata dia. Menurut Tri, kendaraan modern yang memiliki kemampuan membeli mobil atau motor baru semestinya juga mampu menggunakan BBM sesuai spesifikasi mesin. Selain soal emisi dan kesehatan, penggunaan BBM sesuai rekomendasi juga diyakini dapat menjaga performa kendaraan dalam jangka panjang. Pembakaran yang lebih sempurna membuat mesin bekerja lebih efisien dan mengurangi potensi penumpukan kerak karbon di ruang bakar. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kualitas udara perkotaan, kebijakan pembatasan BBM subsidi kini tidak lagi sekadar berbicara soal anggaran negara, tetapi juga mulai diarahkan pada perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan energi yang lebih bersih. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+37 lainnya
