Perdebatan mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus bergulir, terutama terkait selisih harga antara Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Secara logika teknis, perbedaan kualitas yang tidak terpaut jauh seharusnya mencerminkan harga yang linear. Belum lama ini, video viral beredar di media sosial memperlihatkan konsumen yang mempertanyakan mengapa harga Pertalite non-subsidi bisa lebih murah dari Pertamax yang juga merupakan BBM non-subsidi. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus pakar bahan bakar dan pelumas, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menjelaskan bahwa harga Pertalite (RON 90), Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), secara keekonomian sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Jika membandingkan dengan pasar luar negeri, seperti di Singapura, maka selisih harga untuk RON 92, RON 95, dan RON 98 memang tipis. Namun, di Indonesia muncul anomali di mana harga asli atau nilai keekonomian Pertalite disebut mencapai Rp 16.088, sementara Pertamax justru bisa dibanderol Rp 12.300. Strategi Bisnis dan Migrasi Pengguna Lantas, mengapa harga Pertamax yang secara kualitas lebih tinggi justru bisa lebih murah dari nilai asli Pertalite yang notabene adalah BBM subsidi? Menurut Yuswidjajanto, hal ini merupakan bagian dari taktik pemasaran. "Itu adalah strategi bisnis, supaya pengguna Pertalite mau berpindah ke Pertamax. Apalagi, setelah adanya penertiban barcode untuk bisa membeli BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan," ujar Yuswidjajanto, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Pengendara roda dua saat mengisi bahan bakar subsidi di Di SPBU Pertamina 34.409.01, Jalan Terusan Kopo Katapang No.196, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026). Harapannya, selisih harga yang kompetitif tersebut dapat memicu kesadaran pemilik kendaraan untuk beralih ke BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. "Kalau migrasi itu terjadi, mestinya anggaran subsidi BBM bisa berkurang dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Yuswidjajanto. Petugas di salah satu SPBU Pertamina mengisi BBM kendaraan. Subsidi Salah Sasaran Lebih lanjut, Yuswidjajanto menyoroti masalah klasik mengenai penyaluran subsidi di Indonesia yang hingga kini dinilai masih belum tepat sasaran karena melekat pada komoditas, bukan subjek. "Subsidi seharusnya melekat pada orang, bukan pada barang. Sehingga, BBM subsidi tidak bisa/boleh dibeli oleh orang yang mampu. Sayangnya, kesadaran itu belum tumbuh di masyarakat kita, sehingga kebocoran subsidi masih sangat besar," ujarnya. Ilustrasi antrean di SPBU Pertamina Terkait harga Pertamax yang saat ini berada di angka Rp 12.000-an, ia memberikan catatan penting mengenai status subsidi di balik angka tersebut. Yuswidjajanto menambahkan, Pertamax bisa dijual di angka Rp 12.300 karena disubsidi oleh Pertamina, bukan oleh negara. Berbeda statusnya dengan Pertalite yang disubsidi pemerintah. Dengan skema ini, beban subsidi negara diharapkan bisa ditekan sembari mendorong masyarakat kelas menengah ke atas untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan modern. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+70 lainnya
