Ribuan motor listrik untuk program makan bergizi gratis (MBG) bikin heboh. Pengadaan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) diduga menelan biaya hingga triliunan rupiah.Kabarnya, motor listrik itu disiapkan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Motor listrik itu adalah Emmo JVX GT dengan desain ala motor trail. Ada juga motor jenis skuter listrik Emmo JVH Max.Dikutip dari situs resminya, Emmo JVX GT dijual dengan harga Rp 56,8 juta. Sedangkan harga skuter listrik Emmo JVH Max mencapai 48,8 juta, menurut situs resminya. Ditelusuri detikOto dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pengadaan kendaraan roda dua di Badan Gizi Nasional ada beberapa paket.Namun yang jumlahnya fantastis ada dua paket, masing-masing bernilai Rp 1,22 triliun dari sumber dana APBN dengan metode pemilihan e-purchasing. Tertulis paketnya berupa 'Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI wilayah I, wilayah II, dan wilayah III. Sementara paket satu lagi tertulis 'Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia'.Masing-masing jumlah volumenya 24.400 unit. Maka kalau ditotal jumlahnya 48.800 unit. Dalam katalog itu, tertulis penjualnya adalah PT Yasa Artha Trimanunggal. Satu motor harganya Rp 49,95 juta sudah termasuk PPN 12 persen. Jika dihitung harga satuan motor listrik Emmo JVX GT dikalikan dengan jumlah satu paket pengadaan sebanyak 24.400 unit, maka totalnya sekitar Rp 1.218.780.000.000.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG."Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).Namun, transparansi pemilihan motor listrik seharga Rp 50 jutaan itu menjadi pertanyaan. Soalnya, di Indonesia sudah banyak beredar motor listrik yang harganya bisa lebih murah dari itu.Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik) Hendro Sutono mengatakan, ada satu hal yang patut menjadi perhatian, yaitu soal mekanisme pengadaannya."Jika benar mekanisme pengadaan yang dinilai mengarah pada penunjukan satu vendor, maka hal ini patut disayangkan, mengingat Indonesia telah memiliki sejumlah produk kendaraan listrik dari beberapa merek dengan kemampuan yang relatif setara. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari badan usaha milik negara seperti GESITS, PINDAD, dan PT. LEN, yang selama ini juga terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Hendro dikutip dari tulisan pribadinya, Rabu (8/4/2026). detikOto sudah mendapatkan izin untuk mengutip tulisan pribadi Hendro Sutono yang dimuat di blog.Menurut Hendro, keterlibatan lebih dari satu penyedia tidak hanya berpotensi meningkatkan transparansi dan daya saing, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri secara lebih merata."Dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, pengadaan seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas industri nasional dalam jangka panjang," sebut Hendro.Memang, Hendro menilai pilihan motor listrik tipe trail dan urban sudah cocok untuk SPPG. Motor jenis trail bisa digunakan di pedesaan, sedangkan skuter listrik tipe urban untuk perkotaan."Pilihan keduanya sudah cukup tepat jika dilihat dari sudut pandang geografi. Harga tersebut kurang lebih sama dengan produk setara. Katakan dengan produk United RX6000, Alessa Dimentro DT-Pro, Surron Ultra Bee, atau Tromox UKKO. Sementara untuk produk dari PT LEN dan PT PINDAD tidak bisa diketahui harganya karena memang tidak dibuka untuk umum," ujar Hendro kepada detikOto, Rabu (8/4/2026).Sempat Ditolak PurbayaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya tahun lalu sempat menolak pengadaan komputer dan motor. Purbaya mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut dan akan mengecek lebih lanjut.Dikutip detikFinance, Purbaya menyebut pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dilakukan tahun lalu. Purbaya mengaku tidak menyetujuinya dan menolak pengajuan tersebut."Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).Purbaya menilai anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Ia menyebut mitra MBG sudah mendulang untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor."Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," tutur Purbaya.