Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Puluhan ribu motor listrik disiapkan. BGN mengklaim motor itu untuk mendukung daerah terpencil.Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Gizi Sony Sonjaya mengatakan distribusi motor untuk SPPG akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Menurutnya, distribusi motor listrik itu tetap mengutamakan daerah terpencil. Termasuk gang-gang sempit di Jakarta."Distribusi sepeda motor akan disesuaikan kebutuhan. Data unit yang sudah berjalan akan dilihat kembali. Pengadaan sepeda motor direncanakan untuk seluruh daerah, terutama daerah terpencil, termasuk Jakarta untuk sekolah di gang-gang sempit," kata Sony dikutip Antara. Menurutnya, pengadaan motor listrik itu merupakan anggaran dari tahun 2025. Motor itu diklaim buat mengoptimalkan pelaksanaa program makan bergizi gratis (MBG), terutama di daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda empat."Proses pengadaan dilakukan sesuai aturan. Jika ada penyimpangan, itu menjadi ranah aparat penegak hukum," katanya.Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG."Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).Total ada puluhan ribu motor listrik untuk Kepala SPPG yang disiapkan BGN. Informasi 70.000 unit motor listrik ternyata tidak benar. Motor listrik yang disiapkan sebanyak 20 ribuan unit."Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.Tidak disebutkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk belanja puluhan ribu motor listrik itu. Ditelusuri detikOto dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pengadaan kendaraan roda dua di Badan Gizi Nasional ada beberapa paket.Namun yang jumlahnya fantastis ada dua paket, masing-masing bernilai Rp 1,22 triliun dari sumber dana APBN dengan metode pemilihan e-purchasing. Tertulis paketnya berupa 'Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI wilayah I, wilayah II, dan wilayah III. Sementara paket satu lagi tertulis 'Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia'.