Pertumbuhan populasi mobil listrik tidak hanya menuntut penambahan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), tetapi juga kualitas kendaraan yang beredar di pasar. Salah satu aspek yang mulai mendapat perhatian adalah kemampuan pengisian daya atau charging rate pada mobil listrik. Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) Arwani Hidayat menilai, tantangan berikutnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik bukan sekadar membangun lebih banyak SPKLU, melainkan memastikan kendaraan yang dijual memiliki kemampuan pengisian daya yang memadai. Charging Rate Rendah Menurut dia, semakin banyak mobil listrik dengan charging rate rendah berpotensi menimbulkan antrean lebih panjang di SPKLU. Kondisi ini dapat mengurangi kenyamanan pengguna, terutama ketika jumlah kendaraan listrik terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang. Ilustrasi pengisian baterai mobil listrik "Paling tidak charging rate-nya di atas 30 atau 40 kW. Jadi kalau charging rate-nya 40 kW, misalnya dia baterainya cuma 18-20 kWh, kan berarti cuma setengah jam lah, wajar seperti yang lain," kata Arwani kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026). Sebaliknya, jika kemampuan pengisian dayanya terlalu rendah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai menjadi lebih lama. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik kendaraan tersebut, tetapi juga pengguna lain yang harus menunggu giliran menggunakan SPKLU. "Tapi kalau ini charging rate-nya kadang-kadang cuma 20 kW. Kadang kalau ngecasnya di tempat yang lebih besar, dapatnya 10 kW. Itu kan menjadi problem orang-orang lain. Orang pengguna-pengguna lain harus nongkrong, nungguin dia," ujar Arwani. Menurutnya, jika ke depan semakin banyak kendaraan dengan karakteristik serupa hadir di pasar tanpa adanya pengaturan yang jelas, maka beban pada infrastruktur pengisian daya publik bisa semakin besar. SPKLU Astra Infra "Itu yang terjadi pada mobil VinFast VF 3 yang kayak jip kecil gitu loh. Ya, mobil-mobil sejenis ini kelihatannya nanti akan bermunculan kalau tidak diregulasi. Ya, mumpung belum banyak, mestinya," kata Arwani. Menurut dia, kemampuan pengisian daya minimal sekitar 30 kW hingga 40 kW dapat menjadi acuan agar waktu pengisian tetap masuk akal dan tidak terlalu membebani pengguna lain. "Minimum ya kayak (BYD) Atto 1 lah, itu 30-40 kW. Itu pun kalau jumlahnya banyak banget, setengah jam nongkrongin itu ya lama, orang bete juga," ujarnya. Arwani menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian regulator sejak dini. Pasalnya, pembangunan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya berbicara soal insentif dan penjualan kendaraan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dalam jangka panjang. Ciptakan Ekosistem "Nah ini yang perlu menjadi perhatian regulator. Kalau kita mau menciptakan sistem ekosistem, ya mau menciptakan ekosistem, maka ekosistem mulai saat ini, sejak belum banyak ini, sudah diatur, sudah dikendalikan," kata Arwani. Ilustrasi fasilitas SPKLU rest area KM 43 Ia menambahkan, regulator perlu memiliki pandangan jangka panjang terkait perkembangan pasar kendaraan listrik, termasuk dampaknya terhadap kebutuhan pengisian daya publik di masa depan. "Itu kan sudah imajinasi pembuat regulasi, sudah tahu kira-kira lima tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun, 20 tahun," ujarnya. Menurut Arwani, upaya menarik minat masyarakat membeli mobil listrik melalui harga yang lebih terjangkau memang penting. Namun, aspek teknis kendaraan juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan baru ketika populasi kendaraan listrik meningkat signifikan. "Hanya karena sekarang misalnya menarik orang untuk membeli EV, kemudian ada yang ngasih harga murah. Nah, itu nanti akan menjadi masalah di masa depan," kata Arwani. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+3 lainnya
