Charging station atau SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) merupakan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik. Maka itu, penyediaan fasilitas SPKLU tidak hanya bisa dilakukan oleh negara saja, butuh juga pihak swasta untuk mempercepat penyediaan SPKLU di Indonesia.Seperti dijelaskan EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), Joni, saat ini jumlah SPKLU yang sudah beredar di Indonesia sebanyak 4.400 unit, di mana 2.600 di antaranya merupakan milik PLN. "Dari 4.400 SPKLU, 2.600 itu milik PLN, kemudian sisanya milik swasta. Swasta pun ada yang kerja sama dengan PLN, dengan skema-skema yang sudah kami keluarkan, dan ada juga yang stand alone dengan ekosistemnya sendiri. Namun kalau kita lihat (SPKLU) yang berdiri ini jumlahnya masih sedikit," ungkap Joni dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta, Kamis (13/11/2025).Joni menambahkan, untuk peningkatan ke depan, target pendirian SPKLU akan signifikan. "Kalau kita lihat dari aturan yang dikeluarkan pemerintah, 1 SPKLU itu harapannya untuk 15 kendaraan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2030, sekitar 900 ribuan kendaraan, maka kita butuh sekitar 63 ribu SPKLU di Indonesia," tambah Joni.Terkait pembangunan SPKLU, Joni mengatakan PLN terus membangun SPKLU setiap tahunnya. Bahkan tahun ini perusahaan energi 'pelat merah' tersebut sudah membangun sekitar 1.500-an SPKLU."Dan ini kan butuh modal yang cukup besar ya, tentu keterlibatan pihak swasta sangat kami harapkan. Karena itu kami mempunyai skema-skema kerja sama yang memberi insentif bagi swasta yang ingin bermain di bisnis SPKLU ini," terang Joni lagi."Kita juga sudah punya skema, minimal semua kantor PLN (di Indonesia) itu harus ada (SPKLU). Jadi misal kita berbicara dari Aceh kemudian sampai ke Papua, semua kantor PLN sudah ada SPKLU dengan tipe yang beragam. Ada yang ultra fast charging, fast charging, medium, maupun standar. Setidaknya kami berusaha hadir, di mana kantor kita berada," tukas Joni.
+6 lainnya
