Pemerintah mulai menyiapkan langkah lebih matang untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, berkaca dari pelaksanaan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang baru saja dievaluasi. Sejumlah catatan penting mengemuka, mulai dari keselamatan, kelancaran lalu lintas, hingga kesiapan infrastruktur, yang akan menjadi bekal utama menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dari penyelenggaraan angkutan Nataru kemarin. Kondisi Pelabuhan Merak dilanda cuaca buruk pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). BMKG memprediksi setiap sore hingga dini hari di sekitar Pelabuhan Merak akan diguyur hujan Menurut Aan, aspek keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, serta kesiapan sarana dan prasarana tetap menjadi fokus utama evaluasi, terutama untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas pada periode mudik Lebaran. Salah satu poin krusial adalah perlunya penambahan personel di titik-titik penyekatan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat puncak arus. “Selain itu, perihal pembagian pelabuhan terutama jalur Merak-Bakauheni perlu ada penambahan ketersediaan kapal di pelabuhan alternatifnya seperti Ciwandan dan BBJ,” ujar Aan, dalam keterangan resmi (16/1/2026). Mudik gratis Nataru 2025/2026 “Kemudian Mudik Gratis arahan Menhub, untuk ditambah kuota dan kota tujuan, ini penting untuk mengalihkan dari penggunaan sepeda motor atau mobil pribadi sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan keselamatan,” kata dia, Meski masih menyisakan sejumlah catatan, Aan menilai penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali sesuai kebijakan serta rencana operasi yang telah disusun. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar rekomendasi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 agar pelaksanaannya lebih optimal. Kondisi lalu lintas di GT Cikampek Utama 2 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Sementara itu, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Rizal, menyampaikan bahwa pergerakan angkutan penyeberangan pada periode Nataru 2025/2026 meningkat signifikan, yakni sebesar 35,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pergerakan angkutan jalan justru mengalami penurunan sebesar 5,11 persen. Dari sisi kinerja lalu lintas, kondisi jalan tol dinilai semakin membaik. Kecepatan dan waktu tempuh rata-rata kumulatif kendaraan di ruas tol Jakarta–Semarang mengalami peningkatan dibandingkan periode Nataru tahun lalu, dari kecepatan 81,54 Kpj dengan waktu tempuh 5 jam 21 menit menjadi 85,69 Kpj dengan waktu tempuh 5 jam 4 menit. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk tronton bermuatan keramik terjadi di Jalan Wonosobo–Kertek, tepatnya di Simpang Empat Kertek, Kelurahan/Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (27/12/2025) pagi. Peningkatan serupa juga terjadi di ruas tol Semarang–Jakarta. Kecepatan rata-rata naik dari 77,73 Kpj dengan waktu tempuh 5 jam 38 menit menjadi 85,73 Kpj dengan waktu tempuh 5 jam 4 menit. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa rekayasa lalu lintas dan manajemen operasional mulai memberikan dampak nyata. Tingkat kepuasan masyarakat pun ikut meningkat. Indeks kepuasan pengguna angkutan jalan pada Nataru 2025/2026 tercatat sebesar 85,32 persen, naik dari 83,98 persen pada tahun sebelumnya. Ada sekitar 398 pelanggaran lalu lintas di Perempatan Permai, Koja, Jakarta Utara, Selasa (11/2/2025). Untuk angkutan penyeberangan, tingkat kepuasan masyarakat bahkan mencapai 93,31 persen, meningkat dari 89,59 persen. Dari sisi keselamatan, Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, mengatakan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 247 kejadian atau turun 7,20 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. "Korban meninggal dunia menurun sebanyak 150 orang atau 27,12 persen dan kerugian materil mengalami penurunan sebesar 3,13 persen," kata dia. Ilustrasi tilang elektronik. Cara mendapatkan nomor pembayaran tilang elektronik. Cara mendapatkan kode billing tilang. Namun demikian, penegakan hukum tetap menjadi tantangan tersendiri. Jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas justru mengalami kenaikan sebanyak 1.264 perkara atau sekitar 3 persen. Rinciannya, penindakan melalui ETLE mencapai 25.891 perkara atau 57,6 persen, penindakan non-ETLE sebanyak 3.532 perkara atau 7,5 persen, serta teguran sebanyak 15.535 perkara atau 34,6 persen. Masalah lain yang masih menjadi sorotan adalah kepatuhan angkutan barang. Meski sudah ada kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas selama periode Nataru, data Jasa Marga menunjukkan masih tingginya pelanggaran. Pembatasan angkutan barang di jalan tol Nataru 2025/2026 Sebanyak 63 persen kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas tercatat melanggar pembatasan di jalan tol, sementara 36 persen lainnya melanggar di jalur arteri. Aan berharap seluruh hasil evaluasi dari masing-masing pemangku kepentingan ini dapat menjadi landasan penting dalam menyusun strategi dan rencana operasi angkutan Lebaran 2026. “Kami berharap hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru dari tiap-tiap stakeholders dapat menjadi saran atau rekomendasi dasar dalam penyusunan strategi rencana operasi angkutan lebaran tahun ini,” ucap Aan. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang