Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menegaskan bahwa tujuan utama organisasi tersebut bukan sekadar mendorong penjualan kendaraan listrik. Bagi Periklindo, percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan energi berbasis fosil di masa depan. Pasokan BBM Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo, Achmad Rofiqi, mengatakan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak gejolak global yang dapat memengaruhi pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kalau kita lihat mengapa kendaraan listrik perlu didukung, salah satunya karena adanya berbagai kondisi yang tidak terduga. Misalnya saat terjadi konflik Iran dan Israel, lalu jalur distribusi terganggu, pasokan BBM terhambat, dan harga bahan bakar naik," kata Rofiqi kepada Kompas.com, di Bekasi, Jawa Barat, akhir pekan lalu. BMW Group berhasil memproduksi 2 juta unit mobil listrik Menurut dia, ketergantungan terhadap BBM membuat suatu negara rentan terhadap berbagai faktor eksternal. Karena itu, elektrifikasi transportasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Nah, ketika nantinya kita sudah beralih ke kendaraan listrik, kondisi seperti itu tidak akan menjadi masalah besar," ujar Rofiqi. Ia menjelaskan, Periklindo selama ini berupaya mengedukasi masyarakat bahwa adopsi kendaraan listrik bukan lagi persoalan kemampuan teknologi, melainkan komitmen dan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan. "Di Periklindo, kami selalu mengatakan bahwa ini bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Kalau soal bisa, tentu semua pasti bisa. Namun, apakah mau atau tidak, itu kembali kepada masing-masing pihak," kata Rofiqi. Peresmian pabrik motor listrik Saige di Karawang Rofiqi mencontohkan sejumlah negara yang telah mengambil langkah tegas dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Belajar dari Ethiopia Salah satunya kata dia ialah Ethiopia, negara di Afrika Timur yang telah menerapkan kebijakan pelarangan impor kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). "Sebagai contoh, nanti bisa dicari, di Ethiopia sudah ada kebijakan yang melarang impor kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE). Mengapa mereka bisa melakukan itu? Kuncinya kembali lagi, bukan karena bisa atau tidak bisa, tetapi karena mereka mau," ujar Rofiqi. Menurut dia, keberhasilan transisi menuju kendaraan listrik sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. "Bukan karena ada lobi industri tertentu atau hal lainnya. Ketika pemerintah memiliki kebijakan yang tegas dan benar-benar menjalankannya, maka hal tersebut bisa terwujud, seperti yang terjadi di Ethiopia," kata dia. Ilustrasi baterai mobil listrik Rofiqi juga menyoroti Norwegia, salah satu negara Eropa bagian utara yang disebutnya menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi kendaraan listrik tertinggi di dunia. "Contoh lainnya adalah Norwegia. Saat ini populasi kendaraan ICE di sana tinggal sekitar 10 hingga 15 persen. Mengapa bisa seperti itu? Karena prosesnya memang membutuhkan waktu dan pemerintahnya konsisten serta tegas dalam menerapkan kebijakan," ujar Rofiqi. Ia menegaskan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik dapat diwujudkan apabila seluruh pihak memiliki visi yang sama dan berkomitmen menjalankannya dalam jangka panjang. "Jadi sebenarnya bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Hanya saja, saat ini setiap pihak masih memiliki kepentingannya masing-masing," kata Rofiqi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+70 lainnya
