Pemerintah terus mendorong percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia. Salah satu ambisi besarnya adalah melakukan konversi sebanyak 120 juta unit sepeda motor konvensional menjadi motor listrik. Namun, rencana ambisius ini memicu berbagai tanggapan dari para pengamat dan pegiat otomotif. Salah satu yang menyoroti adalah Bambang Setiawan Yudistira, atau yang akrab disapa Ibeng, seorang pegiat motor listrik dari komunitas EV Holic. Ibeng menilai, berkaca dari efektivitas subsidi konversi sebelumnya, skema konversi saat ini sebaiknya tidak langsung dipaksakan kepada masyarakat luas, melainkan dimulai dari kendaraan operasional milik pemerintah. Paket konversi motor listrik "Kalau program konversi menurut saya, untuk instansi masuk akal. Karena bukan motor pribadi kan, mereka mandatory (wajib), harus, ya sudah," ujar Ibeng kepada Kompas.com, belum lama ini. Menurutnya, kendaraan dinas instansi memiliki sifat wajib mengikuti instruksi negara, sehingga proses transisi akan jauh lebih mudah dikontrol dibandingkan mengajak masyarakat secara sukarela mengubah motor kesayangannya. Bagi masyarakat umum, Ibeng menilai proses konversi justru kurang menarik secara nilai ekonomis. Ia lebih menyarankan model tukar tambah atau trade-in sebagai solusi yang lebih rasional. "Kalau buat masyarakat umum, rugi. Buat umum lebih cocok itu modelnya trade-in motor lama jadi motor listrik baru. Itu lebih masuk akal," ucap Ibeng. Lebih lanjut, ia memberikan solusi mengenai nasib motor konvensional yang nantinya ditarik dari masyarakat dalam skema tukar tambah tersebut. Setidaknya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meminimalisir kerugian. Pertama, pemerintah bisa menggandeng vendor besi bekas untuk mendaur ulang komponen motor lama agar mendapatkan keuntungan tambahan. Kedua, motor-motor tersebut justru bisa dikonversi oleh pemerintah untuk dijadikan aset inventaris internal. "Jadi aset inventaris internal, daripada pengadaan setiap tahun motor baru, jadikan konversi. Menurut saya itu lebih masuk akal," kata dia. Skema ini dianggap bisa menekan anggaran belanja negara untuk pengadaan kendaraan baru setiap tahunnya, sekaligus menjadi contoh nyata dari pemerintah dalam menyukseskan program langit biru melalui konversi kendaraan listrik. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+17 lainnya
